Walikota Balikpapan Klaim 98 Persen Temuan BPK RI Sudah Ditindaklanjuti

pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan Pemkot Balikpapan kepada organisasi maupun lembaga masyarakat masih ada yang macet.

Walikota Balikpapan Klaim 98 Persen Temuan BPK RI Sudah Ditindaklanjuti
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat diwawancara awak media usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda Hasil Evaluasi Gubernur Kaltim tentang PP-APBD Tahun 2018 menjadi Perda kota Balikpapan, Senin (29/7/2019) di kantor DPRD Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Salah satu catatan yang diberikan Gubernur Kaltim pada LPj APBD Pemkot Balikpapan 2018, yakni temuan BPK RI perwakilan Kaltim atas laporan keuangan tahun 2018. Pemerintah Kota Balikpapan diminta mengambil langkah-langkah menindaklanjuti hal tersebut.

"Temuan BPK soal administrasi sudah tindak lanjuti. Sekarang tindak lanjut kita soal BPK sudah 98 persen. Hampir 100 persen dari temuan BPK sudah kita tindaklanjuti," kata Walikota Balikpapan, Rizal Effendi saar dikonfirmasi Tribunkaltim.co

Diakui Rizal, pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan Pemkot Balikpapan kepada organisasi maupun lembaga masyarakat tertentu memang masih ada yang macet.

Kendati demikian, Pemkot Balikpapan masih memberikan batas pemakluman. Seperti KNPI dan KONI, memang jadi langganan yang paling lambat menyerahkan LPj dana hibah yang diberikan kepada Pemkot. Sebab kedua organisasi tersebut punya kekhususan dibanding organisasi lainnya.

"Dana hibah, memang ada temuan BPK. Tapi hampir semua sudah masuk. Sering kendala di laporan hibah memang KNPI dan KONI.

KNPI kita bisa memahami laporan tergantung ormas pemudanya. KONI tergantung dari cabor-cabor, kalau belum beres, belum beres juga laporan mereka. Kita memahami, mereka terhambat di situ. Tapi rasanya selesai," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan audit BPK RI perwakilan Kaltim, terungkap bahwa 26 penerima dana hibah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Balikpapan belum menyampaikan LPJ (laporan pertanggung jawaban).

- Total Anggaran Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2017 Sebesar Rp 29.109.470.000,00

- Jumlah Penerima Hibah sesuai SK Walikota Balikpapan seluruhnya sebanyak 124

- Hasil konfirmasi dan pemeriksaan dokumen kepada penerima Hibah per 30 April 2018, pada pelaksanaannya pemerintah mencairkan 84 penerima Hibah dengan nilai sebesar Rp 26.964.539.035,00

- Dari 84 penerima Hibah, yang telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebanyak 58 penerima dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 23.813.539.035,00

- Sedangkan penerima Hibah yang belum menyampaikan LPJ sebanyak 26 penerima dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 3.151.200.000,00

- Tim verifikasi menyatakan telah memberikan surat teguran kepada penerima Hibah yang belum menyampaikan LPJ.

*Sumber hasil audit LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota BalikpapanNomor : 14.A/LHP/XIX.SMD/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018. (*)

Baca Juga

Temuan BPK RI, 26 Ormas Balikpapan Belum Sampaikan LPJ, Pengamat Sebut Ada Kompromi dan Transaksi

DPUPR PERA Kaltim Klaim Sudah Selesaikan Catatan BPK Soal Pembangunan Masjid Kinibalu

BPK RI Kaltim Akan Bahas Seluruh Temuan dan Rekomendasi di BPK Pusat

Belum Tentu Harus Kembalikan Dana, Plt Sekprov Kaltim: Kita Tunggu Hasil Cek Lapangan BPK RI

PI 10 Persen Blok Mahakam dan Catatan BPK RI, Ichwansyah: Itu Tugas Asisten II Berikutnya

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Samir Paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved