Ibu Kota Baru
Jokowi Pilih Ibu Kota Baru di Kalimantan dan Kisah Wanita Penjelajah Borneo di Januari 1852
Ida, pelancong asal Austria, bersama seorang pemandu Melayu, meninggalkan Kuching menuju kawasan Iban dengan berperahu menyusuri Sungai Batang Lupar.
lihat foto
Daerah itu sudah 1,5 tahun terakhir ini dikaji sebagai pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Kawasan Bukit Soeharto memiliki beberapa keunggulan.
Hal terpenting, infrastruktur dasar terbilang sudah tersedia. Baca juga: Mengenal Bukit Soeharto, Calon Lokasi Ibu Kota Baru yang Dikunjungi Jokowi “Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya.
Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi. Namun, kesiapan infrastruktur tentu bukan satu-satunya aspek yang dipertimbangkan. Pemerintah juga mempelajari kajian sosial, politik serta geografis. “Ini yang perlu dipertajam,” ujar Joko.
Dilansir dari Kompas.com, Selasa (14/5/2019) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya. Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.
"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.
Bambang mengatakan, ditahap awal ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.
Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa. Bambang juga menjelaskan syarat lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru adalah lahan tersebut luas dan dikuasai oleh negara.
Sehingga, dia memastikan tidak akan dilakukan pembebasan lahan dalam proses pembangunannya.
Selain itu, menurut Bambang, sejak awal desain pembangunan ibukota baru memang tidak untuk menjadi kota terbesar di Indonesia. Pemindahan ibu kota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pemerintahan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kalimantan Calon Ibu Kota Baru RI, Kesaksian Perempuan Penjelajah hingga Kalung Lilis Lamiang", https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/06060041/kalimantan-calon-ibu-kota-ri-kesaksian-perempuan-penjelajah-hingga-kalung?page=all.
