Soal Dugaan Jual Beli Data Kependudukan, Polri Masih Menunggu Laporan Dukcapil

Beredar di media sosial informasi mengenai jual beli data pada KK dan NIK. NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi

Soal Dugaan Jual Beli Data Kependudukan, Polri Masih Menunggu Laporan Dukcapil
KOMPAS.com/Devina Halim
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). 

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

"Ya kepolisian itu lho. Kalau itu kan tindak kejahatan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Tjahjo menjelaskan seluruh data penduduk yang ada di Kemendagri dapat dipastikan aman.

Ia mengatakan, Kemendagri juga memiliki MoU dengan lembaga keuangan yang memiliki jaminan OJK.

Baca juga :

Isu Soal Jual Beli Data Kependudukan Viral, Begini Jawaban Disdukcapil Bontang

Blangko E-KTP Masih Terbatas, Lebih dari 700 Warga PPU Hanya Kantongi Suket

"Kalau di internal kami MoU dengan perbankan dan lembaga keuangan itu semua ada rekomendasi jaminannya dari OJK. Jadi clear, dengan perbankan BPR, asuransi, kemudian lembaga lembaga finansial itu clear, semua terdata dengan baik," ujarnya.

Namun, Tjahjo mengatakan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial tetap saja memiliki berbagai cara untuk memperjualbelikan data pribadi seseorang.

"Tapi kan ada saja oknum-oknum yang lewat medsos, lewat Google, dan sebagainya. Ya artinya kembali ke orangnya. Saya kira kami sudah serahkan kepada ke kepolisian untuk diroses. Tapi di kami clean and clear, data itu data aman," ujar Tjahjo.

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved