Tanggapan Warga Sekitar Tahura Bukit Soeharto Mengenai Ibu Kota Negara, Ada yang Pro dan Kontra
"Ini moment bagi kita orang daerah, dampak secara ekonomi, sosial dan lainnya pasti akan dirasakan, asalkan kita siap mengambil peluang ini"
Penulis: Christoper Desmawangga | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Akhir-akhir ini pemindahan ibu kota negara santer dibicarakan, terutama ketika Presiden Jokowi menetapkan pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota yang baru.
Kalimantan Timur (Kaltim) jadi salah satu calon kuat provinsi pengganti DKI Jakarta. Bahkan, di beberapa kesempatan yang ada, kawasan Tahura Bukit Soeharto kerap membicarakan bakal jadi kawasan ibu kota.
Tahura sendiri berada di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan PPU.
Tribunkaltim.co bertanya ke sejumlah warga yang tinggal di sekitar Tahura, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju ibu kota diletakan di Tahura Bukit Soeharto.
Renggo Purnomo (29) misalnya, warga Samboja ini menilai, ada dampak positif dan negatif dari dipindahkannya ibu kota negara ke Tahura Bukit Soeharto.
"Hal positifnya perputaran ekonomi lebih baik bagi masyarakat, terutama di sekitar Tahura, contohnya pembangunan hotel, penginapan dan usaha-usaha lainnya," jelas Renggo Purnomo, Rabu (31/7/2019).
Sementara hal negatifnya yakni, hilangnya kawasan Tahura, yang selama ini jadi salah satu paru paru dunial, serta kawasan di sekitar Tahura.
"Tahura menjadi tidak elok lagi, karena ini jadi paru-parunya Kaltim, terlebih letaknya tidak jauh dari dua kota besar di Kaltim, yakni Samarinda dan Balikpapan," jelas Renggo Purnomo.
"Saran saja, lebih baik di Penajam Paser Utara (PPU) atau Paser saja, terlebih di sana penduduk tidak terlalu padat, tidak harus di kawasan hutan," sambung Renggo Purnomo.
Warga Samboja lainnya, Rahmat Darmawan (28) sekaligus penggiat sosial ini mengungkapkan, setiap kebijakan pasti memiliki dampak. Namun, pemindahan ibu kota, terlebih Kaltim jadi calon kuat merupakan moment bagi daerah.
Pasalnya, selama ini menurutnya daerah kerap menuntut hak dan keadilan pusat, terutama soal dana perimbangan hingga block Mahakam yang hingga saat ini belum mengubah wajah daerah, terutama kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
"Ini moment bagi kita orang daerah, dampak secara ekonomi, sosial dan lainnya pasti akan dirasakan, asalkan kita siap mengambil peluang ini," ucap Rahmat Darmawan.
Menurut Rahmat Darmawan, dimanapun lokasinya nanti, asalkan dengan perencanaan pembangunan yang baik, dan memperhatikan tata kelola lingkungan.
Selain itu, pemindahan ibu kota harus dipandang bijak dan terbuka. Serta, Pemerintah daerah juga tidak boleh main-main terkait dengan hal ini.
"Dengan adanya pusat Pemerintahan negara di sini (Kaltim), banyak sektor yang menjadi perhatian, infrastruktur, hingga pertambangan yang merusak lingkungan, dan korupsi," tutur Rahmat Darmawan.
