Tuding Unicorn Pencuri Data, Fahri Hamzah Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

TRIBUNKALTIM.CO - Tuding Unicorn Pencuri Data, Fahri Hamzah Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait dengan kebocoran data pribadi.

Fahri Hamzah juga menuding unicorn sebagai pencuri data masyarakat.

"Karena pencurian data warga negara ini sudah masif.

saya terus terang, semua kita ini sudah dapat SMS gelap, pemasaran kartu kredit, pemasaran macam-macam.

Itu artinya kita ini bobol," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/7/2019).

"Bahkan kadang-kadang saya suruh staf saya beli sim card baru.

Begitu simcardnya keluar, langsung keluar itu kampanyenya iklannya.

Artinya kita bobol, jadi seluruh warga negara ini datanya sudah dipegang orang," tambahnya.

Alasannya menurut Fahri Hamzah fenomena sekarang ini sudah menjurus pada yang namanya digital dictatorship. 

Fenomena dimana data pribadi dipegang orang lain.

Sehingga kehidupan pribadi kita dipantau orang lain.

"Sehingga nanti apa yang kita beli, apa yang kita pakai, semua itu dipengaruhi oleh pasar.

Oleh pemain-pemain yang memegang database kita," katanya.

Karena itu menurut Fahri tidak ada jalan lain selain menerbitkan perppu perlindungan data pribadi, agar kebocoran data tidak meluas dan dijadikan bisnis unicorn.

"Itu perppu saja bikin segera bikin perppu perlindungam data pribadi supaya jangan terus berkembang dan dijadikan bisnis besar unicorn-unicorn ini.

Ini unicorn-unicorn ini kerjaannya mencuri data," ucapnya.

Penjualan Data NIK dan KK

Informasi mengenai jual beli data kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, mendapat respon serius dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan ( NIK) di media sosial ke Bareskrim Polri.

"Hari ini Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim ya.

Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman,

tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim melaporkan untuk diusut," kata Tjahjo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

• Bobol Situs dan Database Perusahaan Kakap, Putra Aji Adhari tak Tergoda Ambil Uang Miliaran Rupiah

• Database Nasabah Bank Dijual Rp 1 Juta Untuk Seribu Nasabah Lewat Situs Ini

• Waduh, Lebih dari 3.000 Tahanan Dibebaskan Lebih Awal Gara-gara Database Error

Saat yang bersamaan, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya memang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh.

Sebab, ia ingin ada ketenangan di masyarakat.

"Kita hanya melaporkan peristiwa.

Kan yang ada di media sosial Facebook itu.

Nanti akan bisa ditindaklanjuti tentu saja polisi, aparat penegak hukum, kami memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada kebocoran data.

Kami udah cek semuanya, dipastikan tidak ada dari internal," kata Zudan yang mendampingi Tjahjo di Ombudsman.

Zudan juga mengimbau agar masyarakat hati-hati dengan tidak mengunggah data pribadi, seperti data kependudukan, ke media sosial atau memberikan ke pihak lain yang dirasa tidak berwenang menerima data tersebut.

"Saya juga berikan saran ke masyarakat.

Kalau, misalnya, masyarakat memberikan datanya ke bank, bangunlah konsensus, buat perjanjian sama bank, jangan data saya digunakan untuk keperluan di luar transaksi.

Dengan asuransi juga, buat konsensus jangan digunakan untuk keperluan lain di luar asuransi ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual beli data kependudukan pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter pada (26/7/2019).

Ia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK.

Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data.

Gila gila gila," demikian unggahan pemilik akun itu.

Dalam unggahan foto tersebut, tampak bukti-bukti percakapan jual-beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official.

NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nomor Handphone Sering Bocor, Fahri Hamzah Sarankan Presiden Tebitkan Perppu, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/31/nomor-handphone-sering-bocor-fahri-hamzah-sarankan-presiden-tebitkan-perppu.