Wapres Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Izin FPI di Kemendagri, Sebut Indonesia Negara Demokrasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Front Pembela Islam atau FPI yang belum diperpanjang Kemendagri

Wapres Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Izin FPI di Kemendagri, Sebut Indonesia Negara Demokrasi
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Habib Rizieq Shihab menyapa ribuan anggota FPI diiringi salawat seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/1/2017). Kehadiran Habib Rizieq di Mapolda Jabar dalam rangka memenuhi panggilan tim penyidik Polda Jabar terkait dugaan kasus penghinaan Pancasila. 

TRIBUNKALTIM.CO - Wapres Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Izin FPI di Kemendagri, Sebut Indonesia Negara Demokrasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar ormas Front Pembela Islam atau FPI yang belum diperpanjang Kemendagri.

Hingga saat ini, Front Pembela Islam (FPI) belum mendapatkan izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah dalam hal ini tak akan melakukan diskriminasi.

Menurut dia, selama organisasi itu memenuhi syarat perpanjangan, tentu izin baru akan dikeluarkan.

Bagi JK, persyaratan dan ketentuan berlaku bagi semua organisasi kemasyarakat atau ormas.

"FPI atau ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita (pemerintah) tak bisa diskriminasi.

Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh.

Kembali kepada aturannya. Memenuhi syarat ya boleh, kalau tidak bisa ya enggak bisa," ujar JK yang ditemui kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JK menyebut, FPI harus patuh kepada Pancasila dan negara.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved