Di Mata Najwa, Kabid DPP FPI Menangis Ceritakan Soal Habib Rizieq Shihab, Ada Mardani Ali Sera Juga
Kabid DPP FPI menangis menceritakan bagaimana Habib Rizieq Shihab tak bisa puluang ke Indonesia di acara Mata Najwa, ada Mardani Ali Sera
Beliau ini bukan pencuri, bukan koruptor, beliau ini adalah pejuang islam yang kami semua rindu beliau pulang," katanya sambil menangis.
"Kami minta kepada pemerintah jangan dzolim kepada HRS, karena HRS ini adalah cucu Rasulullah, beliau ini adalah ada darah daging nabi di dalamnya," kata dia.
"Oke, Anda mengatakan pemerintah dzolim?," tanya Najwa Shihab.
Ia pun kemudian mengklarifikasi kalimatnya, bahwa yang ia maksud bukan pemerintah yang dzolim.
"Ya jangan sampai ada yang menzdolimi lah, berbuat adil lah, andai kata Habib Rizieq Shihab dianggap musuh politik, apa akan selamanya seperti ini?
Ini saya menangis sedih bukan karena apa-apa, karena kami rindu sama Habib Rizieq Shihab, karena kami kangen sama Habib Rizieq Shihab," tambahnya.
Kemudian Maman Imanulhaq kembali menegaskan, siapapun warga negara Indonesia yang tidak bisa pulang harus dibantu oleh negara, apalagi seorang Habib Rizieq Shihab.
"Negara harus hadir makanya saya bilang ke Mas Gito, ini harus dibereskan, kita punya jalur DPR, ada Pak Mardani di sini," kata Maman Imanulhaq.
"Siap," kata Mardani Ali Sera.
"Panggil imigrasinya, kalau ini ada invisible hand, kita harus buka seterang-terangnya, tidak boleh mengaitkan hak seorang warga negara untuk pulang ke tanah airnya," jelas Maman Imanulhaq lagi.
Najwa Shihab kemudian menanyakan soal pernyataan Awit Mashuri yang ada nuansa pemerintah dzolim.
Maman Imanulhaq menegaskan kalau pihaknya tak melihat ada kedzoliman dari pemerintah, apalagi Habib Rizieq Shihab ke Arab Saudi bukan karena diusir.
"Kalau kami tidak melihat, karena yang berangkat ke Arab Saudi sendiri Pak HRS, lalu ketika beliau mau pulang ternyata ada yang cekal, maka kita tinggal tanyakan sebagai institusi.
PKB mendorong terang benderangnya persoalan ini, dan itu memakai jalur demokrasi ke partai, nanti di Komisi 1 kami akan menanyakannya.
Dan kami pun kalau memang perlu misalnya kerajaan Arab Saudi," bebernya.