Benang Kusut Polemik Speedboat di Kalimantan Utara, Polda Kaltara Pun Ikut Turun Tangan

Gapasda Kalimantan Utara memberikan laporan resmi kepada Pemprov dan Polda Kalimantan Utara bila mana ada hal-hal yang tidak prosedural.

Benang Kusut Polemik Speedboat di Kalimantan Utara, Polda Kaltara Pun Ikut Turun Tangan
Tribunkaltim.co/Muhammad Arfan
Suasana pertemuan antara Pemprov Kaltara dan Polda Kaltara bersama asosiasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyebarangan (Gapasda) dan speedboat Sadewa Lestari Benuanta di gubernuran, Minggu (4/8/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah Kalimanan Utara atau Polda Kaltara turut mencari jalan tengah perihal permasalahan antara layanan speedboat reguler yang bernaung dalam Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyebarangan atau Gapasda dengan speedboat VIP Sadewa Lestari Benuanta, Kalimantan Utara.

Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Indrajit melalui Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kalimantan Utara Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma menjelaskan, kedua pihak pada dasarnya harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat pengguna jasa di Kalimantan Utara utamanya rute Tanjung Selor-Tarakan maupun sebaliknya.

“Kita tidak ingin ada tercipta situasi tidak aman dan tidak nyaman terhadap masyarakat,” tegas Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra di gubernuran Kalimantan Utara pada Minggu (4/8/2019) siang.

Ia meminta Gapasda Kalimantan Utara memberikan laporan resmi kepada Pemprov dan Polda Kalimantan Utara bila mana ada hal-hal yang tidak prosedural dalam penerbitan izin operasional speedboat Sadewa Lestari Benuanta.

“Kalau ada yang tidak taat azas, tidak taat aturan, maka silakan laporkan ke Polda Kalimantan Utara. Saya tegaskan juga, speedboat Sadewa Lestari Benuanta tidak ada hubungannya dengan Polda,” ujarnya.

“Demikian juga apabila ada perangkat pemerintah yang mempunyai otoritas tetapi menerbitkan izin tidak mempertimbangkan beberapa hal,” tambahnya.

Ia juga meminta instansi yang memiliki otoritas terhadap penerbitan izin operasional speedboat agar berusaha membuat speedboat reguler memenuhi standar mutu dan keselamatan penumpang.

“Jika ada yang tidak memenuhi standar bisa dipetimbangkan untuk dicabut izinnya,” ujarnya.

Kapolda sebut Kombes Pol Helmi Karta Kusuma Putra, juga menginginkan rapat yang digelar di gubernuran hari ini (4/8/2019), adalah pertemuan terakhir.

“Jangan sampai masyarakat kita jadi korban, tidak terlayani, padahal semua speedboat sudah berizin. Jangan ada aksi mogok operasi,” ujarnya. 

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved