Gapasda Kalimantan Utara Siap Ajukan Alasan Resmi Penolakan Kehadiran Speedboat VIP

Selain itu, jika mengacu pada catatan jumlah penumpang per hari, jumlah armada speedboat reguler dianggap masih mampu

Gapasda Kalimantan Utara Siap Ajukan Alasan Resmi Penolakan Kehadiran Speedboat VIP
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
ILUSTRASI - Sejumlah speedboad tampak ditambat di Dermaga Tengkayu I Kota Tarakan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyebarangan atau Gapasda wilayah Kalimantan Utara siap membeberkan alasan secara spesifik kepada Pemprov Kalimantan Utara dan Polda Kalimantan Utara perihal penolakannya terhadap kehadiran speedboat VIP Sadewa Lestari Benuanta.

Salah satu pengurus Gapasda Kalimantan Utara, M Sabar menyatakan, akan memberikan alasan penolakan tersebut secara resmi dalam waktu dekat.

Selain itu, Gapasda Kalimantan Utara juga siap memberikan laporan kepada Polda Kalimantan Utara bilamana ada temuan yang melawan hukum dalam proses penerbitan perizinan.

“Kami berusaha untuk melengkapi alasan kenapa kita menolak. Dasar-dasar kita harus ada."

Kami akan membahasnya dengan seluruh anggota asosiasi di Tarakan terlebih dulu.

Kemudian kami serahkan untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan Polda.

"Karena hari ini ada beberapa anggota yang tidak hadir dalam pertemuan,” sebut M Sabar kepada wartawan di gubernuran, Minggu (4/8/2019).

Terkait aksi mogok pelayanan speedboat Tanjung Selor-Tarakan dan sebaliknya, pada hari Sabtu (3/8/2019), Gapasda kata M Sabar adalah aksi yang sebetulnya tidak diinginkan.

“InsyaAllah, kita tidak mogok lagi. Kami pun tidak mau kemarin ada aksi seperti itu. Kami sangat menyayangkan, karena sebagai jasa angkutan, kami juga berkewajiban untuk melakukan pelayanan,” sebutnya.

Sebelumnya, Senin (29/8/2019) di kantor gubernur Kalimantan Utara, Yanto salah satu pengurus Gapasda Kalimantan Utara menyatakan sejumlah alasan penolakan kehadiran speedboat eksekutif atau VIP Sadewa Lestari Benuanta.

Nah, speedboat kelas eksekutif tersebut tidak memiliki pelabuhan dan jadwal keberangkatan yang jelas.

"Selain itu, tarif mereka tidak konsisten, dari Rp 165 ribu (per penumpang), sekarang menjadi Rp 135 ribu," ujarnya.

Selain itu, jika mengacu pada catatan jumlah penumpang per hari, jumlah armada speedboat reguler dianggap masih mampu untuk mengangkut seluruh penumpang.

"Bahkan terkadang ada speedboat yang tidak penuh," ujarnya. 

(Tribunkaltim.co Muhammad Arfan)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved