DPRD Balikpapan Sebut Perwali Tentang Ritel Modern Tidak Dihiraukan Lagi, Justru Banyak Dilanggar

Pemkot Balikpapan segera melakukan penataan ulang dan menertibkan perizinan yang lebih efektif terkait jarak antara ritel modern dan toko milik warga

DPRD Balikpapan Sebut Perwali Tentang Ritel Modern Tidak Dihiraukan Lagi, Justru Banyak Dilanggar
TRIBUNKALTIM/FACHRI
Ilustrasi; Satgas Penanggulangan Gejolak Harga Kebutuhan Pokok dan Ketersediaan Pangan Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) Supermarket, pasar tradisional dan gudang distributor bahan pokok di Balikpapan, Kamis (13/12/2018) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Peraturan Pemkot Balikpapan mengenai jarak antar sesama ritel modern maupun dengan toko kelontong atau kios warga dinilai kurang efektif sehingga terkesan tak diindahkan lagi.

Padahal peraturan jarak ritel modern tersebut sudah tertuang secara jelas dalam Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 21/2017 yang merupakan revisi dari Perwali Nomor 34/2013 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono Perwali tentang jarak ritel modern tersebut tidak efektif lagi dan Pemkot Balikpapan segera melakukan penataan ulang dan menertibkan perizinan yang lebih efektif terkait jarak antara ritel modern dan toko atau kios milik warga lainnya.

"Selama ini saya melihat beberapa yang tidak sesuai peruntukannya. padahal sesuai Perda ada aturan mengenai jarak antar ritel modern maupun dengan toko milik masyarakat," ungkap Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Politisi PDIP itu juga menyebutkan saat ini makin banyak aturan yang dilanggar oleh toko-toko modern di kota Balikpapan, Padahal alasan penataan jarak toko modern dibatasi tersebut adalah untuk tetap menghidupkan ekonomi rakyat.

Budiono, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan
Budiono, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan (Tribunkaltim.co, Zainul)

"Saya melihat banyak perizinan yang tidak sesuai atau melanggar. Padahal jarak toko modern ke toko warga minimal 100 meter," kata Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Dalam hal ini menurut Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono perizinan di sana bila tidak memungkinkan atau melanggar harusnya pemerintah tidak memberi izin.

"Ada juga ritel modern yang belum berizin tapi kami lihat sudah buka. pernah saya lihat disegel oleh Satpol PP namun akhirnya buka lagi," ujar Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono juga meminta agar Pemkot Balikpapan agar lebih serius dan tegas dalam menegakkan aturan dan mengeluarkan perizinan ritel modern ini.

"Karena ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Boleh melakukan usaha tapi harus lihat peraturan yang ada," pungkas Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Budiono.

Suasana Pasar Tradisional Klandasan Jalan Jendral Sudirman Balikpapan Kota. Dimana pasca Lebaran komuditas harga Ikan dan Sayur masih tinggi
Suasana Pasar Tradisional Klandasan Jalan Jendral Sudirman Balikpapan Kota. Dimana pasca Lebaran komuditas harga Ikan dan Sayur masih tinggi (Tribun Kaltim/Fachmi Rachman)
Halaman
12
Penulis: Zainul
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved