Penonaktifan BPJS Kesehatan Ribuan Warga Penajam Paser Utara, Sekda Tohar: Jangan Buat Kita Bingung

Pemkab PPU meminta BPJS Kesehatan merekapitulasi kepesertaan BPJS secara umum. Karena sesuai kebijakan Pemkab PPU.

Penonaktifan BPJS Kesehatan Ribuan Warga Penajam Paser Utara, Sekda Tohar: Jangan Buat Kita Bingung
Tribunkaltim.co/HO BPJS Kesehatan
ILUSTRASI - Abdul Karmain, salah seorang petani karet dan perternak sapi di Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara atau Pemkab PPU, Kalimantan Timur meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan sinkronisasi data berkenaan dengan 2.873 warga di 4 Kecamatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan kepesertaannya.

Hal pertama yang dilakukan adalah sinkronisasi data kepesertaan, sesuai kebijakan Pemkab PPU yang menyediakan layanan Kesehatan dasar.

"Konsep kita, satu kebijakan untuk seluruh warga Kabupaten PPU, yang belum menerima manfaat layanan kesehatan dasar," kata Sekda Tohar, Pemkab PPU kepada Tribunkaltim.co pada Senin (5/8/2019).

Layanan kesehatan dasar yang ditangani oleh BPJS Kesehatan, adalah mereka dari PBI APBN, TNI/Polri dan ASN, karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan atau corporate mereka serta warga peserta mandiri.

"Jumlah penduduk PPU, dikurangi penerima layanan kesehatan BPJS tersebut diatas, ditentukan berapa sisanya. Sisanya itu, sampai dengan saat ini, sudah 56.000 yang kita daftarkan. Pertanyaannya, berapa lagi yang belum?" ungkapnya.

Olehnya itu, Pemkab PPU meminta BPJS Kesehatan merekapitulasi kepesertaan BPJS secara umum. Karena sesuai kebijakan Pemkab PPU, warga penerimaan manfaat memang harus terdaftar secara administrasi sebagai warga Kabupaten PPU.

Sedangkan, penonaktifan 2.873 warga PBI APBN sesuai surat keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor: S.2005/1.7/1/2019 tertanggal 16 Juli 2019, bahwa jumlah tersebut tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dari 2.873 tersebut, 2.600 sekian itu tanpa NIK (Nomor Induk KTP)," tambahnya.

Harus ada konsolidasi data oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PPU, untuk memastikan kejelasan warga tanpa NIK tersebut.

Apabila setelah verifikasi data, dan didapati warga tersebut kurang mampu, maka akan didaftarkan kembali usai konsolidasi data, untuk memenuhi pagu Kemensos.

"Kalau toh tidak masuk kategori tidak mampu, pemerintah daerah kan siap menindaklanjuti dan mengintegrasikan pendaftarannya lewat PBI APBD, yang penting jangan membuat kita bingung," lanjutnya.

Sebanyak 2.873 Warga Dinonaktifkan Kepesertaan BPJS Kesehatan di PPU

Iuran BPJS Kesehatan Dikabarkan Bakal Naik, Begini Penjelasan Menteri Kesehatan

Tohar juga menegaskan, agar BPJS Kesehatan juga secepatnya mengkonfirmasi peserta mandiri, yang macet dalam prosesnya.

Penegasan tersebut agar Pemkab PPU tidak bingung, apakah dilanjutkan atau dihentikan.

Jangan dikonfirmasi tidak juga, namun utang dia (BPJS Kesehatan) dan utang mereka (peserta mandiri) terus diakumulasikan.

"Jadi tolong dihubungi, mau lanjut atau tidak," pungkasnya.

Penulis: Heriani AM
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved