Didakwa Terima Fee Dana Pendidikan, Bupati Ini Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Bupati Cianjur, Irvan Rifano Mochtar dituntut penjara dan denda serta pencabutan hak politik lantaran terjaring OTT KPK, terima fee dana pendidikan

Didakwa Terima Fee Dana Pendidikan, Bupati Ini Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang dengan agenda tuntutan dalam kasus pemerasan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Cianjur tahun 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). Dalam sidang tersebut, Penuntut Umum (PU) KPK menuntut Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar hukuman selama 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, ditambah uang pengganti Rp 900 juta, jika tidak dibayar diganti 2 tahun penjara, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. 

TRIBUNKALTIM.CO - Didakwa Terima Fee Dana Pendidikan, Bupati Ini Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik.

Bupati Cianjur, Irvan Rifano Mochtar dituntut penjara dan denda serta pencabutan hak politik lantaran terjaring OTT KPK, terima fee dana pendidikan

Irvan Rifano Mochtar yang kini berstatus BUpti non-aktif Cianjur dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa KPK, Pasal 12 f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun, pidana denda Rp 900 juta," ujar Jaksa KPK, Ali Fikri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (5/8/2019), dilansir dari Tribunnews.com.

Jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan.

Dalam pertimbangannya, Irfan, kata jaksa, tidak mengakui perbuatanya menerima suap.

"Mencabut hak dipilih ‎dalam jabatan publik selama lima tahun setelah Irfan menjalani pidana," ujar jaksa.

Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar menjawab pertanyaan Majelis Hakim saat menjadi saksi dengan terdakwa Cecep Sobandi pada sidang lanjutan kasus pemerasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Kasus ini menjerat empat terdakwa, yakni <a href='https://kaltim.tribunnews.com/tag/bupati-cianjur' title='Bupati Cianjur'>Bupati Cianjur</a> nonaktif, Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Kabid SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Tubagus Cepy Sethiady. Para terdakwa tersebut meraup uang Rp 6,9 miliar hasil memeras 137 kepala sekolah dari Dana Alokasi Khusus. Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar menjawab pertanyaan Majelis Hakim saat menjadi saksi dengan terdakwa Cecep Sobandi pada sidang lanjutan kasus pemerasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Kasus ini menjerat empat terdakwa, yakni Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Kabid SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Tubagus Cepy Sethiady. Para terdakwa tersebut meraup uang Rp 6,9 miliar hasil memeras 137 kepala sekolah dari Dana Alokasi Khusus. Tribun Jabar/Gani Kurniawan (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Selain tidak mengakui perbuatannya, Irfan juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved