Dirkrimsus Polda Kaltara: Untuk Kepentingan Pengguna Jasa Speedboat, Polda Bisa Terbitkan Diskresi

Pihaknya juga menunggu alasan resmi Gapasda atas penolakannya terhadap kehadiran speedboat Sadewa Lestari Benuanta.

Dirkrimsus Polda Kaltara: Untuk Kepentingan Pengguna Jasa Speedboat, Polda Bisa Terbitkan Diskresi
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Dirkrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalimantan Utara sejauh ini belum menerima dokumen-dokumen terkait perizinan speedboat Sadewa Lestari Benuanta berkaitan 'sengketa' pihak speedboat kelas eksekutif (VIP) itu dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasda) Kalimantan Utara.

Dirkrimsus Polda Kalimantan Utara Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menjelaskan, pihaknya masih menunggu dokumen perizinan operasional speedboat VIP Sadewa Lestari Benuanta.

Pihaknya juga menunggu alasan resmi Gapasda atas penolakannya terhadap kehadiran speedboat Sadewa Lestari Benuanta.

"Belum ada diserahkan ke saya. Kami masih tunggu. Waktu rapat di Kantor Gubernur hari Minggu kemarin, sudah saya sampaikan kepada dua pihak untuk menyampaikan beberapa dokumen dan laporan yang resmi," kata Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra saat disua di Mapolda Kalimantan Utara, Selasa (6/8/2019).

Ia menegaskan, Polda Kalimantan Utara berdiri di atas kepentingan masyarakat.

Sehingga jika ada hal-hal yang tidak prosedural dan tidak memiliki alasan jelas hingga merugikan masyarakat, Polda Kalimantan Utara, sebutnya, bisa menerbitkan diskresi.

"Apakah proses penerbitan perizinan speedboat itu normal atau tidak? Meskipun kemudian sesuatu itu sudah memiliki legalitas, tetapi rangkaian kegiatan dia itu bisa menimbulkan konflik, keresahan masyarakat, polisi bisa mengambil diskresi demi kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

Kombes Pol Helmi menambahkan, ketika aksi mogok operasional speedboat oleh Gapasda beberapa waktu lalu akibat menolak kehadiran speedboat Sadewa Lestari Benuanta, jelas masyarakat menjadi korban.

"Ketika masyarakat sudah jadi korban, pemerintah daerah sudah harus punya plan B. Polisi harus masuk ke ranah itu juga. Apa yang menyebabkan mogok. Kalau kemudian itu terjadi (penerbitan izin) karena kepentingan suatu pihak tertentu, bisa kita mengambil tindakan kepolisian," ujarnya.

Dalam hal dasar Gapasda menolak kehadiran Sadewa Lestari Benuanta, perlu alasan yang detil, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved