DPRD Arahkan Pemkot Balikpapan Tiru Penataan PKL dan Kuliner dari Tiga Kota Ini di Pulau Jawa

Pemkot Balikpapan dapat mengadopsi tiga daerah itu, Yogyakarta, Semarang dan Solo sebagai daerah percontohan dalam penataan PKL dan kawasan kuliner

DPRD Arahkan Pemkot Balikpapan Tiru Penataan PKL dan Kuliner dari Tiga Kota Ini di Pulau Jawa
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Penuh sesak warga mengantre makanan yang dijajakan pedagang kuliner Balikpapan dalam acara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 di Kalimantan Timur, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menilai penataan PKL dan Kuliner di kota Balikpapan masih semerawut dan sulit ditata kembali jika tidak diterbitkan aturan yang mengikat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang, saat ditemui Tribunkaltim.co, Rabu (7/8)

Menurut Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang, penataan PKL dan Kuliner di kota Balikpapan harus menjadi perhatian bersama seperti di kota-kota lainnya yang ada di pulau Jawa.

Politisi Partai Hanura itu memuji penataan PKL dan kuliner di kota Yogyakarta, Solo dan Semarang. Penataan PKL dan Kuliner di tiga kota tersebut dilakukan secara bersinergi antara seluruh elemen pemerintah setempat.

Untuk itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang menginginkan hal serupa juga diaplikasikan oleh Pemkot Balikpapan.

"Pemkot Balikpapan dapat mengadopsi tiga daerah itu, Yogyakarta, Semarang dan Solo sebagai daerah percontohan dalam penataan PKL dan kawasan kuliner," kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang selama ini penataan PKL dan Kuliner di Balikpapan hampir tak tersentuh tangan pemerintah padahal keberadaan PKL dan Kuliner itu juga menjadi sumber pendapatan asli daerah.

"Selama ini kan terjadi pembiaran, di sisi lain kita harus mengangkat warga yang mencari sesuatu, tinggal pengaturan bagaimana, ” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang.

Petugas Satpol PP Balikpapan dipimpin Kasie Ops Siswanto menertibkan lapak PKL yang dinilai melanggar Perda kota Balilpapan, Jumat (3/8/2018) di Pasar Pandan Sari.
Petugas Satpol PP Balikpapan dipimpin Kasie Ops Siswanto menertibkan lapak PKL yang dinilai melanggar Perda kota Balilpapan, Jumat (3/8/2018) di Pasar Pandan Sari. (istimewa)

Daerah-daerah tersebut lanjut Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang memiliki konsep penataan ruang yang sudah dituangkan dalam payung hukum seperti Perwali.

”Jadi ada areal ketertiban, luasannya jangan tutup jalan.  Jadi kalau sudah ada rambu-rambunya lebih tertib,  lebih aman lebih enak dipandang,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Oddang.

Halaman
12
Penulis: Zainul
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved