KPK Akan Kejar Penunggak Jamrek, Pajak dan Royalty Batu bara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen membantu menyelesaikan silang sengkarut tata kelola sumberdaya alam di Kaltim bersama pemerintah daerah

KPK Akan Kejar Penunggak Jamrek, Pajak dan Royalty Batu bara
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Pelaksana Tugas, Koordinator Supervisi Pencegahan dan Penindakan Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana, Kamis (8/8/2019) berkunjung ke Pemkot Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen membantu menyelesaikan silang sengkarut tata kelola sumberdaya alam di Kaltim bersama pemerintah daerah.

Hal Itu, mulai dari perizinan yang tumpang tindih dan lebih luas ketimbang daratan Kaltim sampai mengejar kewajiban keuangan perusahaan pertambangan batu bara.

Diketahui di Kaltim, terdapat 1,404 izin usaha pertambangan batu bara yang sempat dikeluarkan bupati dan walikota saat era-era awal otonomi daerah. Belakangan, kewenangan ini dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi.

Meski demikian, KPK mengakui, masih ada sejumlah masalah. Mulai dari tumpang tindih lahan, lubang bekas galian tambang yang tak direklamasi, sampai kewajiban pajak, jaminan reklamasi dan royalty yang tak dibayarkan perusahaan.

Temuan Litbang KPK yang menemukan ada Rp 1,2 triliun kewajiban royalty penambangan batubara di Kaltim yang belum disetor ke kas negara. Selain itu, dari beberapa laporan yang masuk, juga mencatat adanya kewajiban reklamasi bekas tambang yang tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa.

Hal itulah yang membuat KPK melakukan review bersama dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait dengan koordinasi pengawasan penambangan, serta perdagangan batu bara.

“Kita sedang hitung ulang datanya. Data lama kita hitung ulang yang benar. Kalau masih ada selisih kita kejar,” kata Pelaksana Tugas, Koordinator Supervisi Pencegahan dan Penindakan Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana, Kamis (8/8/2019) berkunjung ke Pemkot Samarinda.

Caranya, bekerjasama dengan Dirjen Pajak melacak pemegang izin usaha pertambangan yang selama saat ini bekerja di sektor apa. “Kalau masih ada kewajiban pajak atau Jamrek yang belum dibayar, kita kejar,” katanya.

Sejauh ini, disebut Nana, KPK masih tahap koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Alam terkait persoalan tumpang tindih ini.

Sementara, kalaupun ada upaya penindakan, Korwil Pencegahan, supervisi dan penindakan KPK wilayah 7 tak mengetahui. Korwil 7, merupakan kepanjangan tangan KPK di daerah. Meliputi, Kaltim, Kaltara, Kalsel dan Kalteng.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved