Tetapkan 30 Caleg Terpilih, KPU Paser Segera Menggelar Rapat Pleno

Terkait pengamanan rapat pleno, KPU Paser telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait.

Tetapkan 30 Caleg Terpilih, KPU Paser Segera Menggelar Rapat Pleno
TRIBUN KALTIM / SARASSANI
Abdul Qayyim Rasyid, Ketua KPU Paser 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih.

Agenda rapat pleno rencananya dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2019 di Kyriad Sadurengas Hotel.

Demikian disampaikan Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid, Kamis (8/8/2019).

“Kami telah terima surat edaran KPU RI melalui KPU Kaltim, Insyaa Allah rapat pleno kami laksanakan hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di Kyriad Sadurengas Hotel,” kata Qayyim.

Sesuai aturan, lanjut Qayyim, KPU kabupaten/kota baru bisa melaksanakan pleno, setelah ada keputusan KPU RI yang menjelaskan telah menerima salinan putusan MK terkait gugatan peserta Pemilu.

“Karena KPU kabupaten/kota di bawah KPU RI, bukan di bawah MK. Jadi meski keputusan MK sudah ada, kami selaku penyelenggara di jenjang kabupaten tetap menunggu instruksi KPU RI untuk menggelar pleno,” ucapnya.

Terkait pengamanan rapat pleno, KPU Paser telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait.

“Pengamanan pleno telah kami koordinasikan dengan pihak Polres Paser, Kodim 0904/TNG, Satpol PP, dan Dishub Paser,” sambungnya.

Untuk diketahui, ada 30 kursi di DPRD Paser yang diperebutkan dalam Pemilu 2019.

Dalam Pileg Pemilu 2019, Kabupaten Paser dibagi dalam 4 Daerah Pemilihan (Dapil).

Yakni Dapil Paser 1 Kecamatan Tanah Grogot, Dapil Paser 2 mencakup Kecamatan Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam dan Kecamatan Muara Samu.

Dapil Paser 3 mencakup dua kecamatan, yakni Long Ikis dan Long Kali. Sedangkan Dapil Paser 4 mencakup Kecamatan Pasir Belengkong, Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau.

Setelah rapat pleno itu digelar, tambah Qayyim, KPU Paser akan bisa lebih fokus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Meski pelaksanaannya tahun 2020, tetapi tahapannya sudah dimulai bulan September 2019.

“Karena UU jelas menyebutkan bahwa pelaksanan Pilkada dibiayai daerah masing-masing, makanya sejak bulan April 2019 kita sudah mengusulkan pembiayaannya agar bisa masuk di APBD Perubahan 2019, Sulit kita melaksanakannya kalau tidak ada di APBD Perubahan 2019,” tambahnya. (*)

Penulis: Sarassani
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved