DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakati Perda APBD Perubahan 2019, Ini Pergeseran Nominalnya

Rapat Paripurna tersebut juga dirangkai dengan penyampaian nota penjelasan RAPBD tahun 2020 oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakati Perda APBD Perubahan 2019, Ini Pergeseran Nominalnya
TRIBUN KALTIM / ZAINUL
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh (dua kiri) menandatangi hasil rapat paripurna pembahasan Perda APBD perubahan di ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Melalui Rapat Paripurna, DPRD Balikpapan bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyepakati dan menyetujui RAPBD Perubahan 2019.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan berita acara bersama usai penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD, Jumat (8/8).

Rapat Paripurna tersebut juga dirangkai dengan penyampaian nota penjelasan RAPBD tahun 2020 oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Hasil kesepakatan ini akan dibawa ke Gubernur Kaltim untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda APBD Perubahan 2019.

“Mudah-mudahan hasil evaluasi gubernur rampung sebelum masa jabatan anggota DPRD lama berakhir yaitu 25 Agustus nanti, agar Perda APBD Perubahan 2019 sudah bisa ditetapkan,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh usai memimpin rapat Paripurna.

Apabila evaluasi gubernur melampaui batas 25 Agustus maka, pemerintah kota dan DPRD Balikpapan menggunakan kesepakatan yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu, yakni APBN 2019 (murni).

”RAPBD 2020 akan dibahas setelah pelantikan anggota DPRD yang baru,“ terangnya.

Dalam rancangan keputusan terhadap APBD Perubahan 2019 tersebut, Sekwan Abdul Aziz menjelaskan, untuk pendapatan daerah semula Rp2,464 triliun berkurang Rp44,45,45 miliar atau menjadi Rp2,419 triliun.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh Minta Perda IMTN Direvisi, Terlalu Ribet dan Banyak Dikeluhkan Warga

 

Untuk Belanja daerah semula Rp2,437 triliun menjadi Rp2,682 triliun atau naik Rp 244 miliar lebih.

Dan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan daerah semula Rp26,6 miliar naik Rp289 miliar sehingga menjadi Rp291,6 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang semula Rp26 miliar lebih, bertambah Rp2,6 miliar sehingga menjadi Rp29,2 miliar. 

Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp262 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan nihil. (*)

Penulis: Zainul
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved