Potensi Tunggakan Pajak Mencapai Rp 2 Triliun, Warga Jakarta Bebas Denda Pajak Kendaraan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Dalam waktu dekat, warga DKI Jakarta bisa memanfaatkan program bebas denda administrasi pajak kendaraan bermotor.

Sebab, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta sedang merumuskan dan siap melaksanakannya.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin.

Menurut Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin, sudah masuk dalam tahap perbincangan dan segera direalisasikan.

"Kami inginnya dalam waktu dekat ini, ditunggu saja," ucap Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin kepada Kompas.com, Kamis (8/8/2019) malam.

Dilansir dari Kompas.com, tujuan diadakan program itu, kata Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama penunggak pajak mobil dan sepeda motor.

Rencana ada dan semuanya sedang kita bahas sekarang ini," ujar Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin. Perlu diketahui, jumlah pemilik kendaraan yang menunggak pajak atau belum didaftar ulang (BDU) di wilayah Ibu Kota saja mencapai 4,7 juta unit.

Paling banyak, yakni 4 juta berasal dari pengguna motor, dan 700.000 unit pemilik mobil. Apabila mengacu pada data awal tahun ini, dari 4,7 juta yang menunggak pajak artinya potensi tunggakan pajak mencapai Rp 2 triliun.

Tagih door to door

Seperti tahun lalu, untuk meningkatkan minat masyarakat membayar pajak selain diberikan keringanan tidak harus membayar denda, petugas BPRD DKI Jakarta juga melakukan sejumlah cara, seperti door to door ke rumah warga bersangkutan.