Partai Kedua Terbanyak di DPR RI, Aburizal Bakrie: Kader Partai Golkar Wajar Jadi Ketua MPR

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan posisi Ketua MPR harus diisi oleh kader partainya. Alasannya menurut Aburizal, Golkar merupakan partai ke dua peraih kursi terbanyak di parlemen.

"Haruslah, partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal Bakrie di Kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Menurutnya meskipun pemilihan pimpinan MPR tidak berdasarkan sistem proporsional atau suara terbanyak, namun Golkar sangat layak untuk menjadi Ketua MPR.

Hanya saja Aburizal belum mau menyebutkan siapa kader Golkar yang cocok jadi Ketua MPR.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Paulus mengatakan posisi Ketua MPR masih dibahas dalam koalisi Indonesia Kerja.

Menurutnya belum ada keputusan dalam pembahasan tersebut.

"Ya, kita lihat itu kan sekarang sedang berproses, yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019 PDIP telah mendapatkan kursi ketua DPR RI sesuai UU MD3. Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang InsyaAllah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi Pak Jokowi," katanya.

Yang jelas menurutnya, kecil kemungkinan PDIP mendapatkan kursi Ketua MPR. Karena PDIP dipastikan mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Itulah maka perlu ada kesepakatan. tentunya PDIP sudah mendapatkan itu, dan kita dengar sendiri pidato Bu Mega kemarin, tentunya yang ketua MPR itu perlu kita bicarakan lah, ada kesepakatan. Sebenarnya mulai terlihat antara kami para pendukung Pak Jokowi," ujar dia.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.

Aklamasi

Megawati Ingin Ketua MPR RI Terpilih Secara Aklamasi, PDIP Buka Peluang untuk Koalisi Adil Makmur.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ingin Ketua MPR RI terpilih secara aklamasi, Ahmad BAsarah sebut buka peluang untuk Koalisi Adil Makmur

Dilansir dari Kompas.com, menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, partainya pun membuka peluang bagi Koalisi Adil Makmur untuk menduduki kursi pimpinan MPR supaya pimpinan MPR dapat terpilih secara aklamasi.

"Salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," kata Basarah di kawasan Sanur, Minggu (11/8/2019).

Basarah menuturkan, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk membahas kemungkinan tersebut.

Basarah meyakini, partai-partai lainnya tidak akan memasalahkan adanya unsur partai penantang Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilu lalu masuk dalam komposisi pimpinan MPR.

"Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa.

Insya Allah segala ikhtiar untuk menyaukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," ujar Basarah.

Sebelumnya, Basarah menyebut bahwa PDI-P berharap pimpinan MPR periode mendatang mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan oleh PDI-P.

Dalam Kongres V PDIP, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Golkar Pede

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudaha da kesepakatan kursi Ketua MPR RI menjadi milik Golkar, dan DPR RI milik PDI Perjuangan.

Airlangga menyebutkan, untuk kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024, sesuai dengan UU MD3, menjadi milik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu.

Sedangkan, Partai Golkar mendapat kursi untuk Ketua MPR.

"Pada prinsipnya koalisi solid, seperti yang disampaikan Bapak Presiden pada saat pembubaran TKN," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara deklarasi dukungan sebagai Ketua Partai Golkar periode 2019-2024, Jumat (2/8/2019) malam.

Airlangga menuturkan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 sudah melakukan pertemuan dan pembicaraan secara formal maupun informal.

Rata-rata mereka sudah menerima untuk paket ketua DPR dan MPR periode 2019-2024.

"Tetapi untuk MPR sesuai dengan MD3 adalah paket.

Di antara paket itu sudah disepakati yang memimpin adalah dari Partai Golkar," tegasnya.

Terkait di pemerintahan, lanjutnya Partai Golkar sudah dikenal mempunyai banyak kader.

Sehingga, apapun yang dibutuhkan, kader Partai Golkar sepenuhnya siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Terkait bagimana di pemerintahan tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden dan apapun posisi, apapun yang diperlukan, kader Partai Golkar seluruhnya siap," tandasnya.

Ia mengklaim, paket pimpinan MPR RI ke depan masih menjadi jatah koalisi Jokowi.

Dirinya menyakini, koalisi pemerintah masih solid untuk tidak memilih paket pimpinan MPR di luar partai koalisi.

"Belum ada (dari luar partai koalisi), kan kita koalisi masih 60 persen (kursi di DPR) dan sudah disepakati bahwa pimpinan MPR dari koalisi," ujar Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Nantinya, ujar dia, paket pimpinan MPR RI tak hanya ada satu.

"Paket kalau pemilihan pasti lebih dari satu paket, tapi koalisi pendukung Pemerintah pasti pegang satu paket," ujar Airlangga.

• Soal Kursi Ketua MPR RI, PKB Minta Andre Rosiade Tak Basa Basi, Tak Perlu Malu Utarakan Minta Jatah

• Airlangga Klaim Kursi Ketua MPR RI Sudah Digenggaman Golkar, dan DPR RI Milik PDI Perjuangan

• Airlangga Hartarto Akhirnya Angkat Bicara soal Jatah Ketua MPR RI, Gerindra Percaya Diri

Sikap Gerindra

Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.

Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.

"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan satu paket dengan PDIP dalam pemilihan Calon pimpinan MPR.

"Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono, semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. (*)