Berita Pemkab Kutai Barat

DPRD Sampaikan 3 Rekomendasi ke Pemkab Kubar Terkait Pembangunan, Ini Catatan Lengkapnya

Penetapan kebijakan umum anggaran yang dijalankan Pemkab Kutai Barat telah cukup sesuai kebijakan umum pembangunan daerah

DPRD Sampaikan 3 Rekomendasi ke Pemkab Kubar Terkait Pembangunan, Ini Catatan Lengkapnya
HUMASKAB KUBAR
Ipin Spd menyerahkan dokumen tiga rekomendasi DPRD kepada Pemkab Kutai Barat dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan rekomendasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya 2019 kepada kepala daerah yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan, Senin (12/8/2019). 

SENDAWAR - Penetapan kebijakan umum anggaran yang dijalankan Pemkab Kutai Barat telah cukup sesuai kebijakan umum pembangunan daerah, jika disandingkan pada sejumlah program pembangunan daerah.

Khususnya pada bagian strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kubar 2016-2021.

Hal tersebut disampaikan DPRD pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan rekomendasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya 2019 kepada kepala daerah yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan, Senin (12/8/2019).

Ipin S Pd yang membacakan laporan DPRD kepada pemerintah menyampaikan ada tiga rekomendasi.

Pertama, nota pengantar laporan semester pertama APBD dan Prognosis enam bulan berikutnya TA 2019 yang telah disampaikan Bupati Kubar pada rapat paripurna X masa sidang II DPRD Kubar (8/7/2019).

Kedua buku laporan realisasi semester pertama DPRD dan Prognosis enam bulan berikutnya TA 2019.

Dan, ketiga hasil rapat kerja Pansus dengan sejumlah mitra bahas. Turut hadir Sekretaris Kabupaten Drs Yacob Tullur MM yang mewakili Pemkab, Kasdim dan perwakilan Polres Kubar.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Kubar juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya pendapatan transfer dana perimbangan, dana transfer lainnya, dana alokasi khusus, pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi yang belum terealiasi.

Selanjutnya disampaikan belanja daerah belum terserap secara maksimal sehingga diharapkan serapan anggaran belanja di sisa waktu enam bulan kedepan akan mencapai hasil sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dan peruntukan dana yang siap ditransfer dari pemerintah pusat/provinsi dapat diterima tepat waktu, jauh dari hambatan baik internal maupun eksternal.

DPRD juga menyampaikan catatan sebagai rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, pengendalian interen keuangan daerah harus lebih ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip penghematan, efisiensi, efektifvitas, responsif, transparan, bertanggungjawab, adil dan wajar atau patut dalam pengelolaan.

Kedua Bapenda bersama OPD harus terus mencari terobosan baru dalam upaya peningkatan target PAD Kabupaten serta mengelolanya dengan cermat. Secara intens melakukan rapat kerja interen OPD, rapat konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun tingkat pusat.

Ketiga, peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pelatihan bagi PNS dan TKK yang menangani pelayanan publik dan administrasi pemerintah lebih ditingkatkan agar semakin handal dalam bekerja dan tidak ketinggalan dari daerah lain.

Keempat, segenap OPD yang melaksanakan program kegiatan belanja daerah, agar segera mengambil langkah bagi terlaksananya kegiatan tersebut. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved