Mendagri Tjahjo Kumolo Tegur Gubernur Kaltim Isran Noor Terkait Sekdaprov

Secara otomatis, dengan adanya Sekdaprov Kaltim definitif maka kedudukan M Sabani sebagai Plt Sekdaprov Kaltim berakhir.

Mendagri Tjahjo Kumolo Tegur Gubernur Kaltim Isran Noor Terkait Sekdaprov
Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Gubernur Kaltim Isran Noor 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Polemik jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim semakin memanas. 

Tanggal 9 Agustus lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat teguran kepada Gubernur Kaltim Isran Noor yang sampai saat ini tidak mengaktifkan Sekdaprov Kaltim definitif.

Melalui surat berkop Mendagri RI, nomor 821/7672/SJ, dengan prihal teguran, Mendagri Tjahjo Kumolo menegur Gubernur Kaltim Isran Noor untuk segera mengaktifkan Sekdaprov definitif Abdullah Sani yang telah dilantik di Jakarta, 16 Juli silam.

Secara otomatis, dengan adanya Sekdaprov Kaltim definitif maka kedudukan M Sabani sebagai Plt Sekdaprov Kaltim berakhir.

Dalam surat teguran tersebut pula, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bukan hanya melibatkan dirinya saja. Namun, pengangkatan Abdullah Sani sebagai Sekdaprov Kaltim juga diketahui oleh Presiden RI melalui keputusan Presiden RI Nomor 133/TPA November tahun 2018 silam. 

Surat teguran tersebut juga dipenuhi peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembuatan surat.

Mendagri Tjahjo Kumolo  dalam suratnya juga menegaskan, agar Gubernur Kaltim Isran Noor dapat menjalankan dan mentaati perintah dan amanah peraturan perundang-undangan, dan kewajiban menjalankannya.

Bukan hanya itu, Mendagri Tjahjo Kumolo juga meminta, agar Gubernur Kaltim juga menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Diakui pula oleh Tjahjo dalam surat terguran tersebut, diketahui bahwa Abdullah Sani belum juga diaktifkan menjadi Sekdaprov Kaltim. Dalam surat tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo mencantumkan isi naskah pengambilan sumpah janji jabatan yang dibacakan Abdullah Sani saat dilantik pertengahan bulan lalu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019). (KOMPAS.com/Devina Halim)

Ada tiga point penting dalam surat teguran itu. memfungsikan Abdullah Sani sebagai Sekdaprov Kaltim, bahwa pelaksanaan tugas tugas secara atribut merupakan kewenangan sekretaris daerah dan tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain kecuali berhalangan melaksanakan tugas.

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved