RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif

Dalam beberapa kali pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pun, tak mengikutsertakan Sekdaprov definititif.

RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi saat Paripurna di DPRD Kaltim, 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, M. Samsun  menyampikan, pembahasan RAPBD P 2019 terus berjalan sambil berkonsultasi ke Kemendagri soal tafsir boleh tidaknya RAPD tanpa keikutsertaan Ketua TAPD-Sekdaprov.

Lantas, bagaimana, jika Kemendagri menyatakan, RAPDB 2019 dinyatakan cacat hukum dan harus diulang prosesnya ?

“Kalau tidak ada jalan lain, mau tidak mau (diulang). Tapi, kan itu seandainya. Kita konsultasikan ke Kemendagri, apa hasilnya, kita laksanakan,” ucapnya.

Syafruddin dari Fraksi PKB, diwawancari Senin lalu juga menyampikan hal yang sama, menunggu konsultasi dari Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin menyampikan prinsipnya, jajaranya menunggu dan terbuka terkait konsultasi dari pemda terkait soal ini. “Tapi, kami sampaikan sejak awal. Hukumnya, sudah begitu,” katanya. (*)

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved