Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim, Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 

Hal ini terkait peran Abdullah Sani sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum difungsikan tugasnya bisa menyeret ke ranah pidana.

Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim,  Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 
TribunKaltim.Co/HO
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Kementerian Dalam Negeri secara tegas mengingatkan pemerintahan di Kaltim (Pemprov dan DPRD Kaltim) terkait polemik jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.

Hal ini terkait peran Abdullah Sani sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum difungsikan tugasnya bisa menyeret ke ranah pidana.

Jika dalam pengesahan Perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020 Badan Anggaran dan TAPD tidak diteken atau ditandatangi Abdullah Sani selaku Sekdaprov dipastikan bakal bermasalah dan berisiko hukum.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin mengingatkan dengan tegas kepada Tribun. Pesan tersebut ia sampaikan melalui what's apps, Selasa (13/8/2019) dini hari.

"Secara hukum pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah bisa bermasalah jika tidak ditandatangani oleh Sekda defenitif. Beliau sudah tahu resiko hukumnya. Dan tahu UU nya.

Kemendagri hanya mengakui Sekda yang dilantik berdasarkan Keppres. Selain Sekda, cacat hukum. Tanpa tandatangan administrasi berisiko hukum pidana kemudian hari," tegas Bahtiar Baharudin.

Bahkan, lanjut dia, Kemendagri sudah ingatkan secara jelas sesuai hukum tata pemerintahan yang berlaku. "Masih nekad, silahkan risiko ditanggung. Era sekarang tidak ada kebal hukum," tulis Bahtiar.

Menurut dia, jika pejabat menentang sistem atau aturan hukum positif bisa beresiko secara hukum pidana. "Tugas kami mengingatkan. Sudah diingatkan masih nekad sekali lagi, resiko ditanggung penumpang," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kebijakan Kemendagri, termasuk pelantkkan Sekda Kaltim sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. "Termasuk BPK RI" sebutnya.

Tidak hanya aparat BPK RI, aparat penegak hukum lainnya dipastikan akan menegakkan hukum jika ada pelanggaran aturan atau penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. "Kami pastikan aparat penegak hukum akan menegakkan hukum-hukum tersebut" tegasnya lagi.

Halaman
123
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved