Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim, Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 

Hal ini terkait peran Abdullah Sani sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum difungsikan tugasnya bisa menyeret ke ranah pidana.

Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim,  Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 
TribunKaltim.Co/HO
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin 

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dikonfirmasi Tribun menjelaskan, persoalan posisi Sekprov sebagai Ketua TAPD sudah disampaikan ahli hukum untuk menugaskan ketua tim pembahasan anggaran selain Sekdaprov. 

“Oh, nggak. Ada ahli hukum. Yang teken gubernur. Itu kan, masalah penugasan dari gubernur. Gubernur menugaskan siapa, terserah gubernur. Yang bertanggungjawab gubernur. Itu (Sekdaprov) kan hanya ketua tim (TAPD). T

im dibentuk gubernur, kalau ketua tim tak ada, gubernur bisa menyuruh siapa saja,” tutur Wagub Hadi, usai Paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (13/8/2019) sore bergegas masuk ke mobil dinas meninggalkan Gedung Karang Paci – sebutan DPRD Kaltim. 

Diketahui, Sekdaprov Kaltim merupakan jabatan esselon 1 yang dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo adalah Abdullah Sani. Ia dilantik berbekal surat Keputusan Presiden TPA No. 133 Tahun 2018. Kemudian dilantik oleh Kemendagri. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, M. Samsun mengatakan, pembahasan RAPBD P 2019 terus berjalan sambil berkonsultasi ke Kemendagri.

Lantas, bagaimana jika Kemendagri menyatakan, RAPDB 2019 dinyatakan cacat hukum dan pasti ditolak saat konsultasi dan dievaluasi. 

“Kalau tidak ada jalan lain, mau tidak mau (diulang). Tapi, kan itu seandainya. Kita konsultasikan ke Kemendagri, apa hasilnya, kita laksanakan,” ucapnya.

Dosen Fakuktas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah hamzah berpendapat, sejak Abdullah Sani dilantik Mendagri tanggal 16 Juli 2019 kemarin, maka sudah menimbulkan akibat hukum. 

"Dalam arti, hak dan kewajiban sebagai Sekdaprov sudah ditangan Sani. Pengingkaran terhadap posisi Sani sebagai Sekdaprov, tentu punya konsekuensi hukum.

Dalam hal ini, semua tindakan yang diambil tanpa sepengetahuan Sani yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya, batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada," ucap Castro sapaan akrabnya.

Halaman
123
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved