Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim, Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 

Hal ini terkait peran Abdullah Sani sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum difungsikan tugasnya bisa menyeret ke ranah pidana.

Soal Sekdaprov Tidak Teken Pengesahan APBD Kaltim,  Bahtiar : Bisa Berisiko Hukum Pidana 
TribunKaltim.Co/HO
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin 

Jika sampai saat ini, jabatan Sekdaprov tidak difungsikan maka menimbulkan konsekuensi panjang. 

"Kalau kekuasaan anti kritik, tidak mau mendengar dan menerima masukan. Mestinya mata dan telinga dibuka lebar demi kepentingan bersama.

Segala tindakan pejabat pemerintah dibatasi dengan aturan. Daerah ini tidak bisa dikelola seperti koboy yang bertindak semau hatinya saja," kritik Castro sambil memgingatkan.(*)

Baca Juga

Tanpa Sekprov Definitif, Banggar-TAPD Tetap Bahas APBD Murni 2020

Polemik Sekprov Kaltim, Castro Menilai Gubernur Kaltim Isran Noor Bisa Kena Sanksi

3 Fraksi DPRD Kaltim Usul Gunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket Soal Polemik Gubernur dan Sekprov

Arahan Gubernur Kaltim Isran Noor, Ada Waktunya Abdullah Sani jadi Sekprov, SK Pelantikan Diserahkan

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved