Pengamat Hukum; Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang Harus Minta Maaf ke Mahasiswa Korban Penganiayaan

Mereka tidak bisa membedakan yang mana hitam dan yang mana putih, yang mana pelanggaran dan yang mana hak kebebasan berkumpul dan berpendapat

Pengamat Hukum; Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang Harus Minta Maaf ke Mahasiswa Korban Penganiayaan
Tribunkaltim.co, Budi Hartono
Herdiansyah Hamzah 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Perisitiwa pengeroyokan delapan mahasiswa dan pemuda yang diduga dilakukan oknum Satpol PP Kota Samarinda, Jumat pekan lalu, mendapat kritik pedas dari pengamat hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.

Kejadian yang dipicu tindakan kurang menyenangkan oknum Satpol PP Kota Samarinda saat memeriksa kartu identitas mahasiswa yang sedang asyik berdiskusi di warung kopi ini berujung pengeroyokan mahasiswa.

Akibat kejadian itu, 4 mahasiswa mengalami luka-luka. Peristiwa inipun memicu demonstrasi mahasiswa di Balai Kota Samarinda, Selasa (13/8/2019).

Tindakan Satpol PP Kota Samarinda menurut pria yang akrab disapa Castro ini, sudah sangat keterlaluan, main pukul tanpa peringatan sebelumnnya. Dan, itu, bisa mencerminkan perilaku tidak terpuji yang dipertontonkan aparat pemerintah daerah.

"Mereka tidak bisa membedakan yang mana hitam dan yang mana putih, yang mana pelanggaran dan yang mana hak kebebasan berkumpul dan berpendapat yang justru seharusnya mereka lindungi," ucap Herdiansyah Hamzah, Rabu (14/8/2019).

Herdiansyah Hamzah menyebutkan, kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat, adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Norma konstitusi ini diperkuat pula dengan Pasal 20 ayat (1) Universal Declaration Of Human Rigths, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan".

"Jadi tindakan pemukulan oleh anggota Satpol PP ini, sebaiknya diproses secara hukum. Orang per orang yang merupakan pelaku pemukulan, bisa dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan," tutur dosen jurusan hukum tata negara Universitas Mulawarman ini.

Silvester Hengki Sanan, menderita luka yang diduga diakibatkan ulah Satpol PP, Samarinda, ikut aksi unjuk rasa pasca terjadinya pengeroyokan kepada 8 mahasiwa yang dilakukkan oleh Satpol PP Kota Samarinda Balai Kota Pemkot jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2019).
Silvester Hengki Sanan, menderita luka yang diduga diakibatkan ulah Satpol PP, Samarinda, ikut aksi unjuk rasa pasca terjadinya pengeroyokan kepada 8 mahasiwa yang dilakukkan oleh Satpol PP Kota Samarinda Balai Kota Pemkot jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2019). (TribunKaltim.co/Nevrianto Hardi Prastyo))

Herdiansyah Hamzah menyampaikan, secara kelembagaan, Walikota sebagai pemegang kendali Satpol PP Kota Samarinda secara institusional, juga mesti bertanggungjawab atas peristiwa ini. Setidak-tidaknya, Walikota meminta maaf terbuka kepada korban, menanggung semua biaya pengobatan, dan tentu saja memperlancar proses hukum terhadap anggota Satpol PP pelaku pemukulan.

Herdiansyah Hamzah mengingatkan, sebagai aparat penegak perda, intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan atas nama kebebasan berkumpul dan berpendapat warga negara.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved