Biro Hukum dan Pemerintahan Pemprov Kaltim tak Pernah Terima Surat Teguran, Suroto Tahu dari Koran

Plt Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Suroto mengungkapkan, ia baru mengetahui adanya surat teguran tersebut dari media mainstrem di Kaltim

Biro Hukum dan Pemerintahan Pemprov Kaltim tak Pernah Terima Surat Teguran, Suroto Tahu dari Koran
TRIBUN KALTIM/RAFAN DWINANTO
Kantor Gubernur Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Surat teguran yang dilayangkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kaltim Isran Noor terkait belum aktifnya Sekdaprov Kaltim Abdullah Sani, ternyata belum diterima Biro Hukum atau juga Biro Pemerintahan Setprov Kaltim.

Entah dikirim langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor atau melalui Biro Hukum atau Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, belum diketahui.

Namun, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim tidak tahu menahu soal surat teguran Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, agar segera mengaktifkan Sekdaprov Kaltim Abdullah Sani.

Plt Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Suroto mengungkapkan, ia baru mengetahui adanya surat teguran tersebut dari media mainstrem di Kaltim.

Sedangkan untuk fisik suratnya sendiri, Suroto mengaku belum pernah menerima, mendisposisikan dan menyerahkan kepada pejabat terkait.

“Belum lihat saya. Saya hanya dengar-dengar saja,” ujarnya saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Rabu (14/8/2019), di Lantai VI, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. “Dan baru baca tadi pagi (Kemarin), di koran. Saya benar-benar tidak tahu adanya surat itu. Ya dari koran itu saya tahunya,” ungkap Suroto. 

Apakah sudah ada panggilan Gubernur Kaltim untuk membahas surat teguran tersebut, Suroto menjelaskan, belum ada undangan untuk membicarakan soal ini. Ia juga menjelaskan, bahwa tentang Sekdaprov Kaltim semuanya merupakan kewenangan Gubernur Kaltim.

Plt Kepala Biro Pemerintahan, Suroto
Plt Kepala Biro Pemerintahan, Suroto (Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto)

“Diundang untuk membicarakannya, belum. Mungkin bisa ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal hal ini. Soal adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) itu BKD yang lebih tahu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro hukum ini.

Terkait persoalan diterbitkannya surat Plt, Plh dan PJ, Suroto menjelaskan, yang dapat menjawab BKD Kaltim. Sebab kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut ada pada BKD Kaltim. Sedangkan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim tidak memiliki kewenangan soal itu. 

“Kalau persoalan seperti ini, kami di Biro Hukum tidak mengetahui. Apalagi di Biro Pemerintahan, tambah tidak ada sangkut pautnya. Sebab, itukan kaitannya dengan pemerintahan. Jadi, semuanya kepada BKD. Mereka yang mengeluarkan surat-surat itu. Soal landasan hukum dikeluarkannya surat-surat itupun saya kurang tahu,” tutur Suroto. 

Kepala BKD Kaltim, Adriningsih
Kepala BKD Kaltim, Adriningsih (Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto)
Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved