Pemerintah Tak Punya Lahan di Pulau Maratua, Padahal Minimal 30 Persen Harus Dikuasai

nyaris tidak memiliki lahan di pulau Maratua yang kini menjadi objek wisata yang terkenal di tingkat internasional itu.

Pemerintah Tak Punya Lahan di Pulau Maratua, Padahal Minimal 30 Persen Harus Dikuasai
TribunKaltim.Co/Geafry Necolsen
Pulau Maratua memiliki luas 384 kilometer persegi. Itu artinya, pemerintah minimal menguasai lahan 115 kilometer persegi. Di Pulau Maratua, pemerintah telah membangun bandara, pelabuhan serta mendirikan pos polisi dan TNI untuk pengamanan. 

TANJUNG REDEB, TRIBUNKALTIM.CO – Sebagai pulau yang berbatasan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Filipina, pemerintah harus memiliki lahan minimal 30 persen dari luas Pulau Maratua.

Namun sayangnya, menurut Yunda Yuliarsih, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Berau, nyaris tidak memiliki lahan di pulau yang kini menjadi objek wisata yang terkenal di tingkat internasional itu.

Menurut Yunda, karena statusnya sebagai pulau perbatasan, pemerintah minimal punya lahan 30 persen, untuk membangun pengembangan perikanan terpadu, pembangunan pertahanan negara dan sebagainya.

Namun Yunda mengatakan, lahan yang dimiliki pemerintah di Pulau Maratua kurang dari 30 persen. Lalu bagaimana solusinya?

Pulau Maratua
Pulau Maratua (Tribun Kaltim/Geafry Necolsen)

“Nah, ini kemarin ada wacana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan invetarisasi ulang lahan di Pulau Maratua. Termasuk lahan-lahan yang statusnya sudah bersertifikat,” kata Yunda.

Inventarisasi ini, menurut Yunda untuk mengetahui, apakah cara atau prosedur kepemilikan lahan sudah tepat atau belum.

“Sejauh ini hanya di Pulau Maratua, karena pulau yang berbatasan dengan negara lain hanya Pulau Sambit dan Pulau Maratua. Kalau Pulau Sambit sepenuhnya milik negara. Yang belum dimiliki pemerintah ini di Pulau Maratua,” ungkapnya.

Yunda menjelaskan, alasan mengapa pemerintah tidak memiliki cukup lahan di Pulau Maratua. Menurutnya, 30 persen lahan pemerintah dalam satu pulau adalah peraturan lama.

“Tapi peraturan ini baru muncul akhir-akhir ini. Tapi apapun alasannya, sebenarnya tidak boleh memiliki pulau,” tegasnya.

Menurut Yunda, pemerintah daerah memang memiliki lahan yang digunakan untuk komplek perkantoran Camat Maratua, Polsek, PT PLN dan militer, hanya saja, jumlah lahan tersebut jika digabungkan masih kurang dari 30 persen dari luas lahan.

Halaman
1234
Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved