Ibu Kota tak Keluar dari Jakarta, Presiden Joko Widodo Khawatir Ketimpangan Bakal Semakin Parah

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Keberadaan Ibu Kota Baru yang direncanakan adanya pemindahan ibu kota Indonesia sampai kini belum ada jawaban pasti provinsi mana yang dipilih. 

Keberadaan Ibu Kota Baru masih dijelaskan hanya pasti di Pulau Kalimantan dan Presiden Joko Widodo belum sampaikan lokasi spesifik. 

Saat berlangsung pidato, Presiden Joko Widodo berkeinginan Ibu Kota Baru tidak akan menguras banyak anggaran dan ungkapkan alasan pemindahan ibu kota Indonesia tinggalkan Jakarta, di sidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Hal ini kata Presiden Joko Widodo, menyatakan, pemindahan ibu kota Indonesia keluar dari Jakarta atau Pulau Jawa akan selamatkan masa depan Jakarta yang selama ini sudah padat, tentu jangan sampai terjadi ketimpangan. 

Nah, Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. 

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menjamin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pokok Rancangan APBN 2020 beserta nota keuangannya.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," kata Jokowi.

Untuk itu, menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan perlu diletakkan dalam konteks pemerataan.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Tentu saja, Ibu Kota Baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa.

Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city,

"Memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga menyinggung mengenai pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Bersama DPD-DPR dalam rangkaian acara yang sama.

Kali ini Jokowi bahkan meminta izin di hadapan parlemen agar rencana itu bisa terlaksana.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa.

Menurut dia, Ibu Kota Baru juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.

Tidak hanya itu, Jokowi bahkan menggunakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat tersebut.

Menurut Jokowi, dia mengenakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.

"Saya mengajak kembali kepada semangat pendiri bangsa. Bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa," ucap Jokowi.

"Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air," ujar Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar."