Jatam Nilai Revisi Undang-undang Minerba Berpotensi Memperburuk Kondisi Kaltim

“Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat"

Jatam Nilai Revisi Undang-undang Minerba Berpotensi Memperburuk Kondisi Kaltim
Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo
Diskusi bedah pasal revisi UU Minerba di Sekretariat Jatam Kaltim, Jumat (16/8/2019) petang. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencium bau tak sedap dalam revisi draft UU Mineral dan Batu bara (Minerba) No 4/2009. Ada 29 pasal tambahan dan revisi mereka telaah.

Dari sejumlah pasal, Jatam menilai, terdapat beberapa pasal yang berpotensi memperburuk kelola sumber daya alam di Kaltim.

Misalnya disampaikan Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail, pada perubahan bagian penjelasan
ayat 2 pasal 99 yang berbunyi “Peruntukkan lahan pascatambang antara lain dapat digunakan untuk bangunan irigasi dan objek wisata."

Dalam catatan telaah Jatam dengan kondisi lapangan, pasal ini berpotensi menambah lubang-lubang tambang. Saat ini, Jatam mencatat ada 1,735 lubang tambang yang tersebar di 6 daerah di Kaltim. Catatan Jatam ada 35 jiwa meregang nyawa di lubang tambang.

Jika pasal ini disahkan, Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail khawatir menjadi celah korupsi dan meminimalisir kewajiban perusahaan merehabilitasi lahan pascatambang yang jadi kewajiban penambang.

"Kalau pasal ini disahkan, akan ada alasan perusahaan tak mereklamasi lahan pascatambang," ujar Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail, di Sekretariat Jatam Kaltim di Perum Sempaja Lestari Indah, Jumat (16/8/2019) petang.

Selanjutnya, telaah soal hilangnya pasal 165 dalam naskah Rancangan Undang-undang Minerba.

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan
Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama
2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.

"Ini, upaya melindungi koruptor atau aparatur negara yang menyalahgunakan kewenagan soal tambang. Kaltim punya masalah akut dan berhubungan dengan korupsi pertambangan," ujar Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail.

Diketahui, tata kelola perizinan sumberdaya alam di Kaltim memiliki banyak silang sengkarut. Data yang dimiliki Jatam Kaltim menyebut, gabungan luasan konsesi pertambangan batu bara, perkebunan dan kayu, lebih luas ketimbang daratan Kaltim dan cendrung tumpang tindih.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved