Jatam Nilai Revisi Undang-undang Minerba Berpotensi Memperburuk Kondisi Kaltim

“Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat"

Jatam Nilai Revisi Undang-undang Minerba Berpotensi Memperburuk Kondisi Kaltim
Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo
Diskusi bedah pasal revisi UU Minerba di Sekretariat Jatam Kaltim, Jumat (16/8/2019) petang. 

Luas tanah Etam hanya 12,7 juta hektare sementara total luasan 3 konsesi tadi 13,83 juta hektare. Kondisi inipun jadi sorotan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, La Ode Syarief beberapa waktu lalu.

Tak ketinggalan, lanjut Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail, soal penambahan pasal 115A berbunyi “Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat".

"Pasal ini membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang," ucap Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail yang sempat jadi Dinamisator Jatam Kaltim ini.

Dinamisator Jatam Nasional, Merah Johansyah Ismail
Dinamisator Jatam Nasional, Merah Johansyah Ismail (Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo)

"Tak ada hak veto bagi masyarakat ketika menolak ada penambangan yang merusak wilayah. UU ini hanya mengatur izin masuk dan keluar," ucap Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah Ismail.

Saat ini, proses pembahasan revisi UU sampai pada penyerahan daftar inventarisasi masalah dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ke DPR RI, khususnya Komisi VII, 3 Juli lalu.

Jatam menduga dibalik revisi yang terkesan 'kejar tayang' jelang pergantian anggota DPR RI ini, lebih berpihak ke perusahaan ketimbang menyelamatkan hak hidup rakyat Kaltim yang sempat dikepung 1,404 izin pertambangan.

Jatam bersama koalisi masyarakat sipil di pusat, sudah bersurat hari ini ke Presiden Jokowi dan Kementerian ESDM menunda pembahasan revisi UU Minerba.

Bahkan, berkaca dari perpanjangan izin usaha pertambangan batu bara perusahaan besar di Indonesia yang disoroti KPK beberapa bulan lalu, Jatam pun minta bantuan KPK mensupervisi proses pembahasan revisi undang-undang ini.

"Kami khawatir ada upaya lobi-lobi dan ijon politik," tambah Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang di kesempatan sama. (*)

Baca Juga;

Ibu Kota tak Keluar dari Jakarta, Presiden Joko Widodo Khawatir Ketimpangan Bakal Semakin Parah

MotoGP Britania 2019, Ingin Kalahkan Marc Marquez, Andrea Dovizioso Minta Ducati Lakukan Ini

Pekan Depan Gubernur Kaltim Isran Noor Paparan Rencana Lokasi Ibu Kota Baru, Banyak Beberkan Peta

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved