Berita Pemprov Kalimantan Utara

Pemprov Pasang Pelampung Agar Petani Rumput Laut Tahu Batas, Tidak Masuk Perairan Malaysia

salah satu yang diatur adalah Kawasan Pemanfaatan Umum berupa zona budidaya. Rumput laut termasuk di dalam zona tersebut.

Pemprov Pasang Pelampung Agar Petani Rumput Laut Tahu Batas, Tidak Masuk Perairan Malaysia
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau salah satu usaha budidaya perikanan di Kaltara, belum lama ini. 

Humas Pemprov Kaltara
BUDIDAYA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau salah satu usaha budidaya perikanan di Kaltara, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Kawasan laut yang menjadi kewenangan provinsi terbentang sejauh 12 mil laut. Untuk mengaturnya, Pemprov Kalimantan Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kaltara Tahun 2018-2038.

Dalam perda ini, salah satu yang diatur adalah Kawasan Pemanfaatan Umum berupa zona budidaya. Rumput laut termasuk di dalam zona tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara H Amir Bakry mengatakan, pengaturan kawasan laut sangat diperlukan untuk menghindari konflik karena banyaknya kepentingan. Seperti kawasan pelabuhan, pariwisata, budidaya laut dan perikanan tangkap.

Sesuai data DKP Kaltara, KPU budidaya yang telah ditetapkan seluas 108.842,69 hektare. Sementara yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dari sejak lama seluas 24.509,26 hektare, terletak di pesisir Nunukan dan Tarakan.

“Ada juga seluas 636,99 hektare yang terdapat di pesisir Pulau Sebatik yang menjadi kewenangan pusat,” kata H Amir.

Untuk KPU budidaya laut, masyarakat lebih banyak memanfaatkannya untuk budi daya rumput laut.

“Ada juga untuk KJA (Keramba Jaring Apung) tapi relatif kecil, sekitar 5 persen. Ini karena harga jual rumput laut yang baik dan panennya termasuk cepat, sekitar 45 hari,” ujarnya.

Keuntungan yang menggiurkan, menjadikan beberapa lokasi budidaya rumput laut berada di luar zona yang telah ditentukan.

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena ada yang masuk di kawasan pelabuhan yang dapat mengganggu alur angkut sungai dan laut. Bahkan ada yang telah masuk ke wilayah Malaysia.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved