Pilpres 2019

Setia Oposisi hingga Terlalu Capek, Inilah 6 Tokoh/Parpol yang Ogah jadi Menteri Jokowi, 2 dari PDIP

Ternyata, tak semua tokoh/parpol 'ngebet' jadi menteri Jokowi. Beberapa di antaranya punya alasan sendiri kenapa menolak menjadi menteri Jokowi.

Penulis: Doan Pardede |
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Maruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). 

Ternyata, tak semua tokoh/parpol 'ngebet' jadi menteri Jokowi. Beberapa di antaranya juga punya alasan sendiri kenapa menolak menjadi menteri Jokowi.

Berikut sederet tokoh atau parpol yang menolak atau masih pikir-pikir bila ditawari menjadi menteri Jokowi yang sudah dirangkum TribunKaltim.co :

1. Ridwan Kamil: Masih fokus di Jabar

Gubernur Ridwan Kamil mendapat hibah belasan bus wisata untuk kota/ kabupaten se-Jawa Barat pada Sabtu (22/12/2018).
Gubernur Ridwan Kamil mendapat hibah belasan bus wisata untuk kota/ kabupaten se-Jawa Barat pada Sabtu (22/12/2018). (Instagram/@ridwankamil)

Nama Ridwan Kamil juga masuk dalam daftar nama kepala daerah yang dikaitkan jadi calon menteri Jokowi.

Namun, Gubernur Jawa Barat itu mengaku bukan sosok yang disebut Jokowi.

Baca juga :

Porsi Menteri dari Parpol Lebih Kecil Ketimbang Profesional, Ada yang Menarik untuk Jaksa Agung

Sedikit Berbeda dengan Akhir Juli 2019 Lalu, Ini Jawaban Terbaru Ahok Soal Kans jadi Menteri Jokowi

Pria yang karib disapa Emil itu memilih fokus untuk menuntaskan masa kerjanya sebagai orang nomor satu di Jabar.

"Saya tidak tahu, tidak hapal dan sementara kalau pun iya (ditawari) saya fokus di Jawa Barat," kata Emil, Kamis (15/8/2019) sore.

Emil menambahkan, ia sedang semangat membuat sejumlah terobosan bagi warga Jabar.

Apalagi, mantan Wali Kota Bandung itu belum genap setahun menjabat sebagai gubernur.

"Saya ini harus membuktikan dulu sebagai pemimpin Jabar, kan baru mulai baru setahun."

"Saya lagi semangat. Jadi saya fokus di Jabar," ungkapnya.

Meski tak berminat jadi menteri, Emil mendukung rencana Jokowi yang ingin memasukkan sosok milenial berlatarbelakang profesional dalam kabinetnya.

2. Yusril Ihza Mahendra: Akan dipertimbangkan

Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016). (KOMPAS.com/Kahfi Dirga Cahya)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo ( Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019.

Saat disinggung kemungkinannya ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, hingga saat ini Yusril mengaku belum mendapat tawaran.

"Enggak, enggak ada (tawaran). Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Yusril mengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.

Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.

"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.

Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.

Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.

"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril.

"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Adian Napitupulu juga ternyata pernah ditawari posisi menteri oleh Presiden Jokowi.

Hal itu dalam pertemuan Jokowi dan Andian pada 17 Mei 2018.

3. Adian Napitupulu: Terlalu capek

Adian Napitupulu
Adian Napitupulu (Tribunnews.com/M Zulfikar)

Dilansir dari Narasi TV, Adian yang menjadi narasumber dipandu oleh Tompi dan Glen Fredly ini bercerita bahwa Jokowi meminta agar Adian tak lagi pakai jaket kulit melainkan kemeja putih.

"Dulu memang Jokowi 17 mei 2018 ngajak ngobrol berdua, lalu setelah bicara tentang banyak hal lain, terakhir dia minta agar gua tidak pakai jaket kulit lagi," kata Adian Napitupulu.

Glenn Fredl dan Tompi bertanya, "kenapa bang ?" tanya Glenn Fredly. "gak tau," jawab Adian

Tompi sebagai pembawa acara langsung menembak Adian Napitupulu soal isu tawaran menteri Jokowi.

"bang Adian gosipnya bakal jadi menteri katanya, dari Aktifis 98," kata Tompi.

Adian Napitupulu yang hadir dengan jaket kulit hitam langsung tegas menjawab tegas tidak mau.

"Gak," kata Adian Napitupulu singkat.

Menurut Adian, jadi menteri di zaman Jokowi capeknya luar biasa.

"Gua berpikiri tugas gua jaga di DPR untuk lima tahun ke depan," kata Adian Napitupulu.

4. PKS: Setia oposisi

Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid (Tribun Jabar)

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi fokus pada partai koalisinya yang sudah menyodorkan nama calon menteri, ketimbang membuka pintu partai di luar koalisi pemerintah untuk bergabung.

Pernyataan Hidayat tersebut terkait dengan pertemuan Ketua Umum Gerindra dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi biarlah kami yang memang yang kemarin tidak mendukung pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres ya wajar saja kami berada di luar kabinet dan itu adalah bagian dari yang sudah terjadi di Indonesia, zaman PDIP bu Mega 10 tahun berada di luar kabinet, kemarin pun kami di luar kabinet, 2014 2019 kami di luar kabinet dan enga ada masalah kok," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurut Hidayat negara tidak akan bermasalah dengan adanya oposisi. Justru sebaliknya demokrasi akan sehat dengan adanya partai yang mengontrol pemerintah.

"Dalam artian bahwa Indonesia tidak akan menjadi dalam tanda kutip bermasalah ketika tidak semua partai berada dalam kabinet. kami berada di luar kabinet justru untuk memastikan demokrasi tetap bisa berjalan dan penting untuk ttp menghadirkan check and balances itu," katanya.

Oleh karena itu menurut Hidayat partainya hingga saat ini tegas berada di jalur oposisi sesuai dengan keputusan Majelis Syuro. Sikap tersebut kemungkinan besar tidak akan berubah dalam sidang Majelis Syuro nanti,yang akan menentukan sikap PKS pasca Pemilu Presiden 2019.

"Ya menurut saya sih malah kemungkinan (Keputusan Majelis Syuro) akan makin menguatkan keputusan ada di luar kabinet," pungkasnya.

5. Hasto Kristiyanto : Ingin fokus di partai

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tidak bersedia menjadi menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin karena ingin berkonsentrasi di partai.

Hasto menambahkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mencermati kader internal maupun profesional untuk disodorkan kepada presiden terpilih Joko Widodo sebagai calon menteri.

6. Lukman Hakim: sudah cukup

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak ingin lagi menduduki kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Lukman menyebut dirinya sudah lebih dari cukup menjabat sebagai menteri agama pada periode pertama Jokowi memerintah, sejak 2014 hingga saat ini.

"Tidak (tidak mau jadi menteri) saya sudah merasa lebih dari cukup," kata Lukman ditemui di Hotel Le Dien usia menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Serang, Banten, Jumat (19/7).

Dia juga menolak jika dirinya akan diajukan kembali sebagai menteri oleh PPP kepada Jokowi untuk periode pemerintahan selanjutnya.

Dia bahkan menolak dengan tegas soal kemungkinan dirinya akan diajukan lagi sebagai salah satu menteri Jokowi.

"Tidak, iya cukup," kata Lukman tegas.

Menurut Lukman, saat ini akan lebih baik jika kader lain yang mendapat tawaran posisi tersebut.

Katanya, banyak kader di PPP yang pantas dan lebih mumpuni mendapat posisi sebagai menteri.

"Di PPP masih lebih banyak yang pantas yang lebih mumpuni yang lebih memiliki kepatutan dan kepantasan untuk duduki jabatan-jabatan itu. Kalau saya, sudah sudah. Cukup, cukup," katanya.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved