Wali Kota Balikpapan: SOP Pertamina Tak Berjalan Maksimal, Laporan Perawatan Tidak Lewat DLH

Surat tembusan akan dilakukannya perawatan rutin kilang RU V ini hanya diberikan ke kelurahan.

Wali Kota Balikpapan: SOP Pertamina Tak Berjalan Maksimal, Laporan Perawatan Tidak Lewat DLH
TRIBUN KALTIM / ZAINUL
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi saat menyampaikan rasa kecewanya kepada pihak PT Pertamina RU V terkait kebakaran yang membuat panik warga Balikpapan, Kamis (15/8/2019) kemarin. Rizal menyebut SOP Pertamina RU V tidak berjalan maksimal. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku kecewa dengan sikap PT Pertamina RU V Balikpapan terkait kasus kebakaran yang membuat panik warga kota Balikpapan pada Kamis (15/8/2019) pagi.

Kekecewaan Rizal Effendi tersebut lantaran dirinya mengaku tidak diberi tahu secara langsung oleh pihak Pertamina terkait kasus di salah satu pipa di area kilang RU V Balikpapan.

Hal itu disampaikan Rizal Effendi usai menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang ditayangkan di ruang auditorium kantor Walikota Balikpapan, Jumat (16/8/2019) sore.

"Pertamina harusnya segera memberitahu juga kepada wali kota kalau ada kebakaran seperti itu. Walikota kan tidak diberitahu secara langsung, saya taunya lewat situ aja," katanya

Rizal Effendi juga menduga kegiatan perawatan kilang RU V tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

"Pertamina juga harus hati-hati, SOP-nya jalan ndak ini? Kok ada percikan percikan api dari mana ini? Karena kan katanya pipa kena percikan api, katanya juga ada pengelasan ini mana yang betul," ujarnya.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan pihaknya meminta kepada Pertamina untuk melaporkan setiap kegiatan perawatan rutin di RU V terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Karena berdasarkan laporan yang ada, Pertamina melakukan perawatan rutin hanya meminta izin atau tembusan ke kelurahan. 

Seharusnya tembusan juga dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan selanjutnya dilanjutkan ke Walikota Balikpapan.

"Pertamina harus hati-hati, karena kan mengerjakan RDMP proyek besar, makanya dia tidak boleh hanya mengirim kepada lurah, harusnya kan ke pemerintahan minimal DLH," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Zainul
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved