Ibu Kota Baru

Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan, 4 Kementerian Ini Harus Berada di Ibu Kota Baru

Nah, kementerian yang akan dekat dengan pusat pemerintahan tidak semuanya, ada beberapa kementerian yang masuk kategori yang mesti di Ibu Kota Baru.

Pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan, 4 Kementerian Ini Harus Berada di Ibu Kota Baru
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
ILUSTRASI - Sejumlah PNS memasuki Lapangan Agatis Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk mengikuti upacara beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan nantinya tentu saja tidak hanya Presiden saja yang pindah akan tetapi juga aparatur sipil negara tingkat kementerian pun juga diboyong ke Kalimantan.

Soal Ibu Kota Baru sejauh ini masih menantikan jawaban dari Presiden Joko Widodo untuk tentukan provinsi dimana yang pas menjadi Ibu Kota Baru.

Ada tiga kandidat yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Tentu saja pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk memindahkan beberapa kementerian.

Sejauh ini, informasi yang terungkap, ada ada beberapa kementerian yang harus pindah. Jika sudah ada Ibu Kota Baru maka kementerian ini mau tidak mau harus tetap berada di Ibu Kota Baru bukan di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Repblik Indonesia, Bima Haria Wibisana, saat berjumpa dengan kalangan media usai melakukan kegiatan tandatangan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (19/8/2019).

Secara perkiraan, kementerian yang akan dekat dengan pusat pemerintahan tidak semuanya, ada beberapa kementerian yang masuk kategori yang mesti berada di tengah-tengah Ibu Kota Baru.

"Itu nanti diputuskan. Kementerian-kementerian yang menjadi kewenangan wajib pemerintah pusat ya harus dekat dengan Presiden ya," ujarnya sebagaimana mengutip dari CNBC Indonesia. 

Kali ini Bima pun membocorkan, kementerian yang harus berada di Ibu Kota Baru, dekat dengan kepala negara dan kepala pemerintahan ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan.

Dan tidak ketinggalan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sisanya masuk kategori kementerian yang bisa dikatakan tidak cukup wajib berada di Ibu Kota Baru. 

Halaman
1234
Penulis: Budi Susilo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved