Ponakan Prabowo Sesalkan Pidato Jokowi, Tak Singgung Ratusan Buruh Migran yang Diancam Hukuman Mati

TRIBUNKALTIM.CO - Ponakan Prabowo Sesalkan Pidato Jokowi, Tak Singgung Ratusan Buruh Migran yang Diancam Hukuman Mati.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga ponakan Prabowo menyoroti pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai, Presiden Jokowi tak memprioritaskan keselamatan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di negeri orang.

Diketahui, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74, pada 16 Agustus 2019 lalu, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dilansir dari Tribunnews.com, Sara, panggilan akrabnya, menyayangkan dalam pidato Presiden tidak mengangkat isu kemanusiaan yang masih harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

Diantaranya adalah masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

"Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, ada 195 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di beberapa negara.

Diantaranya, Malaysia berjumlah 154 orang, Arab Saudi berjumlah 20 orang, Cina berjumlah 12 orang, Uni Emirat Arab berjumlah 4 orang, Laos berjumlah 2 orang, Singapura 2 orang dan Bahrain satu 1 orang," sebut Sara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan, untuk 195 PMI yang terancam hukuman mati tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendampingan hukum dan lobi politik untuk melindungi warga negaranya.

"Indonesia perlu melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI, hal ini sangat penting agar PMI merasa mendapatkan perlindungan dari negaranya," ujarnya.

Dia menyatakan sangat mendukung rencana pemerintah Indonesia menciptakan SDM yang unggul Indonesia Maju.

Ini merupakan langkah baik dalam menyiapkan SDM yang cerdas dan mampu bersaing dan menjadi harapan dan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia.

Khususnya dalam menciptakan SDM yang unggul bagi buruh migran.

"Program ini harus didukung dengan mempersiapkan SDM para PMI yang unggul sehingga bisa menjadi pekerja yang profesional dan mampu berkompetisi di dunia global," jelasnya.

Ia berharap, SDM PMI yang unggul akan mengurangi korban buruh migran baik itu buruh migran yang berhadapan dengan hukum.

Maupun yang menjadi korban kekerasan dan bahkan sampai pada kehilangan nyawanya.

Selain menyampaikan seputar memantapkan kemajuan ekonomi dan penegakan hukum Presiden Jokowi juga menyinggung seputar rencana pemindahan ibu kota baru saat berpidato dalam Sidang Tahun MPR, Jumat (16/8/2019)

Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co di kanal YouTube live streaming Kompas TV, Presiden Jokowi kali ini pun belum menyampaikan secara spesifik provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Baru. 

Mengenakan baju adat khas Nusa Tenggara Barat serba kuning emas, Presiden Joko Widodo hanya meminta izin mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. 

"Kesempatan bersejarah ini dengan memohon ridho Allah," ujarnya.

"Meminta izin dan dukungan anggota dewan yang terhormat, sesepuh, dan tokoh bangsa dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan," tegasnya. 

Kata dia, Ibu Kota Baru yang bukan hanya simbol dan identitas negara tapi Ibu Kota Baru menjadi perubahan yang lebih baik.

"Adanya Ibu Kota Baru nanti jadi representasi kemajuan bangsa ini. Demi pemerataan dan keadilan ekonomi. Demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu negeri Pancasila. Terima kasih. Merdeka!," tegasnya. 

• Anggota DPD RI Ini Tutup Pidato Kenegaraan di Jakarta dengan Doa, Sebut Ibu Kota Indonesia di Kaltim

• Jelang Tutup Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo Izin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta

• Lokasi Ibu Kota Diumumkan, Berikut Live Streaming Pidato Kenegaraan Presiden RI, Bentar Lagi Tayang

Gubernur Kaltim Isran Noor sebut 90 persen di Kaltim

Kesiapan infrastruktur penunjang saat ibukota negara (Pusat Pemerintahan) Republik Indonesia (RI) pindah ke Kaltim sudah terpenuhi.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor usai pelaksanaan presentasi singkat dihadapan Presiden ke-6 RI tersebut, di Jakarta 6 Agustus 2019 lalu.

Bahkan, Isran dengan percaya diri menyampaikan, 90 persen ibukota negara akan pindah ke Kaltim.

Hal tersebut disampaikannya lagi, pada saat memberikan sambutan diacara pengambilan sumpah jabatan dan janji Wakil Walikota (Wawali) Samarinda, sisa masa jabatan tahun 2016-2021, Pada Kamis (15/8/2019), di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“90 persen ibukota negara akan pindah ke Kaltim,” ujarnya disambut riuh rendah tepuk tangan ratusan tamu undangan yang hadir pada pelantikan, M Barkati sebagai Wawali Samarinda.

“Presiden menyatakan, hampir 100 persen ibukota negara pindah ke Kaltim,” lanjutnya dengan kembali disambut tepuk tangan tamu undangan.

Dikatakan Isran, tidak ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Kaltim untuk menjadi lokasi perpindahan ibukota negara.

Saat diwawancara, Isran mengungkapkan, pengumuman salah satu daerah di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai kandidat lokasi perpindahan ibukota negara akan diumumkan besok, Jumat (16/8/2019). (*)