Breaking News:

Khawatir Kehilangan Pesangon, Buruh Desak Pemkab dan DPRD Berau Tolak Revisi UU Tenaga Kerja

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Berau menggelar aksi unjuk rasa.

Penulis: Geafry Necolsen | Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.Co/Geafry Necolsen
Buruh juga mendesak, agar Pemkab Berau menerapkan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Berau menggelar aksi unjuk rasa.

Setelah mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), mereka melanjutkan aksi ke halaman kantor Bupati Berau.

Puluhan anggota Polres dan Satpol PP Berau yang sudah berjaga sejak pagi, langsung menutup pagar, agar pengunjuk rasa tidak masuk.

"Kalau pagar tidak dibuka, kami akan lompati pagar. Kami datang dengan niat baik, kalau tidak diterima kami tetap masuk," kata salah seorang orator.

SPSI menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk menolak revisi undang-undang tenaga kerja yang merugikan buruh
SPSI menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk menolak revisi undang-undang tenaga kerja yang merugikan buruh (TribunKaltim.Co/Geafry Necolsen)

Sempat terjadi aksi saling dorong, pintu pagar dari besi sempat terbuka, namun berhasil ditutup kembali. Setelah melakukan negosiasi, pengunjuk rasa akhirnya diperbolehkan masuk.

Tapi kecewa lantaran Bupati Berau, Muharram yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan buruh atau minimal dapat menyampaikan kembali tuntutan mereka ke pemerintah pusat, ternyata sedang tidak ada di kantornya.

Para buruh menuntut agar pemerintah menolak revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, karena menurut mereka,

revisi undang-undang tersebut merupakan versi pengusaha, yang menguntungkan pengusaha dan merugikan para buruh. Para buruh diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Datu Kusuma.

"Aspirasinya akan kami sampaikan, karena ini aturan pemerintah pusat, jadi kami hanya menyampaikan saja aspirasi buruh. Berbeda kalau tadi tuntutannya merevisi peraturan daerah atau peraturan bupati, bisa saja kami revisi," kata Datu Kusuma.

Datu pun berusaha menjelaskan kepada para pengunjuk rasa, undang-undang dibuat oleh pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved