Breaking News:

Pilpres 2019

Mengejutkan! Politikus PDIP Maruarar Sebut Menteri Jokowi Bisa dari Gerindra: Lihat Saja Nanti!

Tentang siapa saja yang mungkin menjadi Menteri Jokowi, sebuah pernyataan mengejutkan diungkapkan politikus PDIP, Maruarar Sirait

Capture facebook
Isu seputar siapa yang bakal menjadi Menteri Jokowi beberapa kali disinggung dalam program acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) yang tayang di TV Ove, Selasa (20/8/2019) malam, salah satunya oleh politikus PDIP, Maurarar Sirait. 

Baca juga :

4 Fakta Adian Napitupulu Diisukan jadi Menteri, Ada Permintaan Ganti Jaket Kulit jadi Kemeja Putih

Setia Oposisi hingga Terlalu Capek, Inilah 6 Tokoh/Parpol yang Ogah jadi Menteri Jokowi, 2 dari PDIP

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

Dukungan parlemen Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.

Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.

"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Adapun 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Partai itu adalah :

- PDI-P

- Partai Nasdem

- Partai Golkar

- PKB

- PPP

- Partai Hanura

- PKPI

- PSI

- Partai Perindo

- PBB

Menilik komposisi dukungan di parlemen itu, persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS.

Jokowi tegaskan tak bisa menolak

Presiden Joko Widodo menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.

"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019).

Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut.

Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

Adapun untuk pengumuman nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihat lah. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti. Sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)

Penulis: Doan Pardede
Editor: Rita Noor Shobah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved