Polres Kutim Ajukan Dana Pengamanan Pilkada Kutim Rp 6 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Timur, sudah mulai digaungkan.

Di Kabupaten Kutai Timur, Pilkada akan digelar pada 2020 mendatang.

Persiapan termasuk pengajuan anggaran penyelenggaraan juga sudah dibicarakan.

Karena, Rancangan APBD 2020 sudah mulai disusun dan harus diketok di akhir 2019 mendatang.

KPU Kutim sudah mengajukan usulan sebesar Rp 59 miliar dan Bawaslu Kutim Rp 22 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kutai Timur.

Polres Kutim selaku tim pengamanan juga sudah ikut mengajukan kebutuhan biaya pengamanan selama proses tahapan Pilkada Kutai Timur.

“Kami mengajukan sekitar Rp 6 miliar untuk pengamanan selama proses Pilkada Kutai Timur 2020 berlangsung.

Usulan itu hanya untuk kegiatan pengamanan saja. Tidak ada pengadaan kendaraan atau keperluan lainnya seperti Pilkada Kutai Timur sebelumnya.

Hanya untuk pengamanan saja,” ungkap Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan yang didampingi Kabag Operasional Kompol Mohammad Rezky, Rabu (21/8/2019).

Usulan dana Rp 6 miliar itu, menurut Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan lebih pada pembiayaan kebutuhan personel di lapangan saat bertugas.

Mulai dari pengamanan pasangan calon, yang minimal dua personel per calon melakukan pengamanan secara bergantian.

“Kita nanti juga ada Satgas Pengamanan. Dalam usulan, kami tulis untuk pengamanan lima pasangan calon. Karena kalau dua, ternyata ada lima paslon, anggarannya kurang, bisa nombok kami,” ujar Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan.

Kebutuhan lainnya, menurut Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan, untuk pengamanan logistik, mulai dari tempat pembuatan, pengiriman ke Sangatta hingga nanti didistribusikan ke TPS.

Belum lagi adanya pengamanan jajaran Intelkam yang tidak terdeteksi, baik di masa kampanye, masa tenang, hingga masa pergeseran logistik.

Ditambah pula tim pengamanan TPS untuk masa pencoblosan, penghitungan suara hingga surat suara kembali ke KPU untuk diplenokan.

“Semua lini perlu pengamanan. Jangan sampai ada celah. Karena bila terjadi permasalahan kami juga yang kena. Maka dari itu, anggaran pengamanan di lapangan cukup besar,” kata Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan.

Mengenai alokasi anggaran keamanan yang masuk dalam KPU Kutim dan Bawaslu Kutim, menurut Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan tidak ada hubungan dengan pengajuan anggaran pengamanan yang diusulkan Polres Kutim.

Karena di luar kegiatan pengamanan di lapangan dalam tahapan Pemilu, bisa jadi ada permintaan pengamanan dari kepolisian yang dilakukan oleh tim KPU Kutim maupun Bawaslu Kutim.

“Bisa jadi, alokasi pengamanan di KPU dan Bawaslu, di luar kegiatan pengamanan yang menjadi protap kami di kepolisian.

Seperti saat pengamanan hasil surat suara selama beberapa bulan, menunggu penetapan, pengamanan saat melakukan pengawasan terhadap alat peraga oleh Bawaslu,

serta kegiatan-kegiatan kedua instansi tersebut. Alokasinya, kemungkinan untuk biaya transport dan makan personel,” ujar Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan. (sar)

Baca Juga;

Penajam Masuk Calon Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Begini Peluang & Kondisi Sumber Airnya

Kepala Bappenas dan Gubernur Kaltim Isran Noor Salah Persepsi Sebut Status Hutan Bukit Soeharto

Ketua DPRD Balikpapan Bakal Dampingi Rahmad Mas'ud di Pilkada 2020? Ini Jawaban Internal Golkar

Di ILC, Rocky Gerung Sebut Biografi Jokowi dari Ngibul to Asbun, Singgung Pemindahan Ibu Kota Negara