Sebanyak 22 Persen Warga Kutai Timur Belum Punya Jaminan Kesehatan, Begini Sebabnya

Sasaran dari 78.000 itu, menurut Uce, pegawai yang ditanggung Pemkab Kutim, berupa iuran 3 persen dari gaji, para Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Kutim

Sebanyak 22 Persen Warga Kutai Timur Belum Punya Jaminan Kesehatan, Begini Sebabnya
Tribunkaltim.co/Samir Paturusi
Proses pelayanan di BPJS Kesehatan 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten bersama BPJS Kesehatan Kutai Timur menggelar rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan dan penyampaian hasil implementasi program Jamkesmas di Kutai Timur tahun 2019 di ruang Arau, Setkab Kutim, Rabu (21/8/2019).

Rapat yang dipimpin Sekda Drs H Irawansyah M Si dan dihadiri Ketua DPRD Kutim sementara, Uce Prasetyo dan Kepala Cabang BPJS Kutim, Ika Irawati, membahas seputar penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga Kutim yang hingga kini belum mencapai target 95 persen. Yakni, di kisaran 78 persen. Sementara warga yang belum mempunyai jaminan masih 22 persen.

“Target kita, 95 persen warga Kutim, punya jaminan kesehatan. Itu berarti kurang 17 persen lagi. Karena sekarang sudah 78 persen. Masih ada 78.000 warga lagi yang menjadi target Pemkab Kutim untuk memiliki jaminan kesehatan,” kata Uce Prasetyo.

Sasaran dari 78.000 itu, menurut Uce, pegawai yang ditanggung Pemkab Kutim, berupa iuran 3 persen dari gaji, para Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim, yang baru terdaftar sebanyak 3.000 orang, sisanya 4.000 baru dalam proses pendaftaran, seluruh aparat desa dan PBI dari pemerintah pusat yang ditargetkan mendapat jaminan kesehatan, sebanyak 37.000 orang.

“Untuk PBI, kita akan membentuk tim dari berbagai SKPD agar memastikan perbaikan Basis Data Terpadu (BDT), sehingga anggaran dari pusat untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu tersebut dapat terserap,” ujar Uce.

Selain itu, menurut Uce, ada sektor swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan. Jumlahnya diperkirakan 10.000 jiwa. Sisanya, sebanyak 18.000 jiwa, akan didaftarkan sebagai PBI, lewat APBD dari pajak rokok. Dengan kebutuhan biaya hingga Rp 5,6 miliar.

Bahasan lainnya adalah, incorrect claim terhadap RSUD Kudungga dari pihak BPJS Kesehatan. Ika Irawati meminta pihak RSUD Kudungga Sangatta segera mengembalikan incorrect claim sebesar Rp 680 juta, atas tindakan phacoemulsifikasi. Karena tindakan tersebut tidak dilakukan di tahun 2016-2017.

“Diketahuinya, saat dilakukan audit tagihan RSUD Kudungga Sangatta. Ada item pelayanan yang ditagihkan, namun pada 2016-2017, RSUD Kudungga tidak memiliki alat untuk pelayanan tersebut. Karena alatnya tidak ada, tentu pelayanannya tidak ada. Tapi ditagihkan. Jadi kami minta agar biaya pelayanan tersebut, sebesar Rp 680 juta, dikembalikan,” ungkap Ika.

Permintaan pengembalian incorrect claim tersebut, menurut Ika sudah dilayangkan BPJS Kesehatan Sangatta pada RSUD Kudungga. Namun belum mendapat respon.

Di tempat terpisah, Pemkot Bontang mulai mengevaluasi data 1.279 eks peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonakifkam kepesertaannya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Halaman
1234
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved