3 Proyek Pos Lintas Batas Negara di Kaltara Habiskan Rp 240 Miliar, Desember 2020 Selesai Zona Inti

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Utara sudah memasuki tahap pelelangan di tingkat pusat. Ketiga PLBN yang bakal dibangun ialah PLBN PLBN Long Midan (Krayan) dan PLBN Sei Pancang (Sebatik) di Kabupaten Nunukan, serta PLBN Long Nawang (Kayan Hulu) Kabupaten Malinau.

Kepala Satuan Kerja Prasarana Permukiman Kementerian PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Thamrin Husain mengungkapkan, nilai paket ketiga proyek PLBN mencapai Rp 240 miliar.

"Untuk tahap pertama ini, berkisar Rp 70 miliar. Jadi totalnya RP 240 miliar dialokasikan untuk 3 PLBN itu," sebut Thamrin Husain, kepada Tribunkaltim.co di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kalimantan Utara, Kamis (22/8/2019).

Lelang proyek PLBN tersebut tergolong memakan waktu sebab menunggu kajian dan persetujuan kontrak tahun jamak.

"Ini sudah pertengahan tahun, tidak mungkin bisa tuntas tahun 2019 ini. Sehingga InsyaAllah, akan selesai Desember 2020, khususnya pada zona intinya," sebutnya.

Zona inti yang dimaksudkan ialah fasilitas perlintasan perbatasan, serta gedung perkantiran instansi-instansi terkait di PLBN. Setelah zona inti selesai, bakal dilanjutkan pembangunan zoa penunjang seperti pasar.

"Karena kan pemerintah kita menginginkan PLBN itu bukan hanya sebagai tempat perlintasan tetapi bagaimana menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan," sebutnya.

Adapun akses menuju PLBN lanjutnya, juga tengah digarap oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, seperti pembangunan jalan tembus dari Malinau ke Krayan, termask akses di Long Nawang, dan inftrastruktur di sekitar lokasi PLBN Sei Pancang, Sebatik.

Ketiga PLBN yang dibangun di Kalimantan Utara ini bertipe B. Klasifikasi ini melihat jumlah pergerakan perlintasan antar negara.

"Di Indonesia yang Tipe A baru PLBN Aruk di Sambas, Kalimantan Barat. Akan tetapi di Kalimantan Utara juga berpeluang cepat akan naik ke Tipe A jika kita melihat pergerakan perlintasan sejauh ini," ujarnya.

Proyek Strategis Nasional, yakni proyek pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), dan proyek pembangunan Waduk Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Ternyata, masih ada satu protek lagi yang menyusul diusulkan masuk Proyek Strategis Nasional atau PSN, yakni jalan perbatasan di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR PERA) Kaltim, Taufiq Fauzi mengungkapkan, pemeliharaan, perawatan dan pembangunan jalan perbatasan diajukan oleh Pemprov Kaltim melalui pihaknya menjadi PSN.

Sehingga, dikatakan olehnya, tidak lagi Pemprov Kaltim mengeluarkan biaya untuk jalan perbatasan.

Seperti disampaikan Pak Gubernur ada tiga proyek yang diajukan menjadi PSN. Tapi, dalam perjalanannya bertambah menjadi 4.

Jalan perbatasan kita di Kabupaten Mahulu kita ajukan juga masuk menjadi PSN.

Dan seluruh kelengkapan dokumen pun sudah kita siapkan dan akan diajukan,” ujarnya saat diwawancara Tribunkaltim.co.

Seperti tiga proyek lainnya yang lebih dahulu diajukan menjadi PSN, Taufik menegaskan, biaya pembangunan jalan perbatasan menelan cukup banyak anggaran daerah.

Sehingga, dibeberkan olehnya, ketika proyek tersebut dikabulkan menjadi PSN maka Pemprov Kalimantan Timur tidak lagi terbebani oleh pembangunan jalan perbatasan.

Biayanya cukup besar. Sama dengan tiga proyek lainnya yang juga diajukan, makanya kita ajukan sebagai PSN.

Dan memang, sesuai kewenangan jalan tersebut harusnya masuk menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sebab, itu jalan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia,” bebernya.

Panjang jalan yang diajukan menjadi PSN, diungkapkan Taufik, yakni sepanjang 280 kilometer.

Jalan tersebut berada di sepanjang tiga daerah administratif kecamatan di Kabupaten Mahulu.

Yakni dari Ujoh Bilang-Long Pahangai-Long Apari. Kesemuanya, dituturkan olehnya, merupakan jalan pararel penghubung tiga kecamatan tersebut.

Kita mengharapkan, agar semua yang kita sampaikan bisa dikabulkan masuk menjadi PSN.

Dan kita optimis semuanya dapat dikabulkan.

Mengingat, seperti diaampaikan Pak Gubernur soal sumbangsih Kalimantan Timur kepada Negara cukup besar,” tandasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan, sumbangsih Kalimantan Timur kepada negara sebesar USD 30 miliar.

Seharusnya permintaan Kalimantan Timur untuk membangun infrastruktur di daerah tidaklah seberapa dibanding dengan sumbangan Kaltim kepada negara.

Untuk itu, Kaltim telah menyampaikan tiga kegiatan pembangunan untuk masuk dalam PSN.

"Jadi, kalau dilihat dari apa yang kita berikan maka seperti proyek penanggulangan banjir di Samarinda dengan menormalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) itu tidak seberapa. Kan cuman membutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun saja. Itu kecil saja," ujarnya disambut tepuk tangan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dirincikan Isran, pendapatan dari segi perdagangan melalui Kaltim menghasilkan USD 18,6 miliar. Kemudian, dari luar Kaltim sebesar USD 12,3 miliar, dan impor Kaltim USD 4 miliar.

Namun, dibeberkan olehnya, dari keseluruhan pendapatan tersebut, yang masuk ke Kaltim tidak seberapa.

Kebanyakan hasil pendapatan daerah, ditegaskan Isran, digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa.

Kebanyakan digunakan untuk membangun di Pulau Jawa.

Kalau dihitung, 50 persen dana pembangunan nasional itu digunakan untuk membangun Pulau Jawa.

Sedangkan 50 persennya lagi, digunakan untuk pembangunan di luar Pulau Jawa.

Seperti, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan daerah lainnya," tuturnya.

Ditanyakan soal apakah dapat terealisasi tahun ini, Gubernur Kaltim Isran Noor, mengungkapkan, pihaknya masih akan mengupayakan hal tersebut dapat disetujui tahun ini.

Namun, apabila tidak memungkinkan tahun ini, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, akan mengusahakan tiga proyek besar ini dapat masuk sebagai PSN ditahun 2020 mendatang.

“Tiga proyek ini kan biayanya besar. Jadi, kita usulkan masuk dalam PSN,” tuturnya sembari menjelaskan soal masih minimnya pengaruh pengerukan SKM yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim saat ini.

“Kurang seberapa pengaruhnya, makanya kita usulkan masuk PSN agar pemerintah pusat yang ambil alih proyeknya nanti,” tandasnya.

(Tribunkaltim.co)