Kartu Indonesia Sehat

5.495 Peserta JKN-KIS PBI Kota Tarakan Dinonaktifkan, Dinsos Perintahkan Lurah Data peserta PBI

Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdaayaan Masyarakat jumlah peserta JKN-KIS PBI Kota Tarakan yang dicoret dari APBN sebanyak 5.495 peserta.

5.495 Peserta JKN-KIS PBI Kota Tarakan Dinonaktifkan, Dinsos Perintahkan Lurah Data peserta PBI
HO - BPJS Kesehatan
Edabu versi 4.2 ini sudah mengakomodir penambahan peserta yang secara langsung dapat masuk ke masterfile BPJS Kesehatan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Mulai 1 Agustus 2019 ribuaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khusus Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBN, telah dicoret pemerintah, termasuk peserta JKN-KIS, PBI Kota Tarakan Provinsi Kaltara.

Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdaayaan Masyarakat jumlah peserta JKN-KIS PBI Kota Tarakan yang dicoret dari APBN sebanyak 5.495 peserta. Dengan dicoretnya dari APBN ini, berarti jumlah 5.495 peserrta JKN-KIS secara otomatis dinonaktifkan.

Melihat kondisi ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memerintahkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Tarakan Provinsi Kaltara, untuk segera mendata kembali para peserta PBI sebanyak 5.495 yang nonaktif tersebut.         

Dengan perintah tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Syahrintan langsung bergerak cepat menjalankan perintah Kemensos dan mengumpulkan lurah, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan untuk melakukan koordinasi, di Ruang Kenawai Walikota Tarakan, Rabu (21/8/2019).

Syahrintan mengungkapkan, dalam koordinasi ini, pihaknya meminta lurah untuk segera mendata warganya yang masuk didalam daftar peserta JKN-KIS PBI yang dinonaktifkan dari APBN . Pihaknya memberikan waktu lurah untuk mendata warganya tersebut selama seminggu.

“Saya minta mulai besok,  (hari ini, Kamis (22/8/2019) lurah mendata dan mengecek langsung ke lapangan warganya yang masuk PBI nonaktif dari APBN. Sebab di datanya sudah by name dan by address. Mudah-mudahan waktu seminggu yang kami berikan ini bisa secepatnya dilakukan para lurah,” ucapnya.     

Menurut Syahrintan, pendataan di lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta JKN-KIS PBI ini masih ada atau tidak ada dan  apakah peserta JKN-KIS PBI ini sudah menjadi orang mampu. Sebab JKN-KIS PBI ini hanya diberikan kepada orang mampu.

“Kalau saat di data di lapangan, ternyata peserta PBI yang dinonaktifkan sudah mampu, berarti secara otomatis dicoret. Tapi kalau ternyata peserta PBI yang dinonaktifkan ini belum mampu, ada dua kemungkinan kita tetap usulkan untuk ditanggung APBN dan sebagian ditanggung APBD,” ujarnya.

Syahrintan mengatakan, sebenarnya ini merupakan tahap keenam ABPB mencoret peserta JKN-KIS PBI untuk dinonaktifkan. Pasalnya ditemukan ada peserta JKN-KIS PBI selama empat tahun tidak menggunakan BPJS Kesehatannya.

“Kami berharap lurah dapat secepatnya mendata warganya, karena data ini harus segara kami sampaikan kepada Walikota Tarakan dan Kemensos. Kita doakan saja mudah-mudahan pendataan yang dilakukan lurah berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya.(jnh)

Halaman
12
Penulis: Junisah
Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved