Bantah Jokowi Feodal dan 'Boneka', Politisi PDIP Ini Singgung soal Subsidi BBM hingga Tito Karnavian

Meski tema yang diusung adalah pemindahan ibu kota, sejumlah hal lain juga ikut mengemuka dalam ILC yang tayang di TV One 'Perlukan Ibu Kota Dipindah'

Bantah Jokowi Feodal dan 'Boneka', Politisi PDIP Ini Singgung soal Subsidi BBM hingga Tito Karnavian
Capture facebook
Isu seputar siapa yang bakal menjadi Menteri Jokowi beberapa kali disinggung dalam program acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) yang tayang di TV Ove, Selasa (20/8/2019) malam, salah satunya oleh politikus PDIP, Maurarar Sirait. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Meski tema yang diusung adalah pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Kalimantan, sejumlah hal lain juga ikut mengemuka dalam Indonesia Lawyers Club ( ILC ) yang tayang di TV One, Selasa (20/8/2019) malam.

Dalam ILC yang mengangkat topik "Perlukan Ibu Kota Dipindah" ini, sejumlah narasumber menyebut Jokowi feodal.

Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut antara lain politikus PKS Fahari Hamzah, politikus Gerindra Fadli Zon, pengamat politik Rocky Gerung, politikus PSI Tsamara Amany, tokoh muda Sherly Annavita dan lainnya.

Fajri Hamzah dalam kesempatan tersebut mengaku ingin terlebih dahulu melihat dari perspektif pengambilan keputusan, tentang bagaimana sebuah keputusan itu dibuat.

Masih dengan kritik lamanya ke pemerintahan Presiden Jokowi, kata Fahri Hamzah, sejak awal miskin ide.

"Atau kalau ada ide itu ada judulnya. Tapi anatomi dari isi ide-idenya itu tidak secara konsisten dibela dan diperjuangkan," katanya.

Oleh karena itulah, kata Fahri Hamzah, saat mendengar pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahun MPR baru-baru ini, di mana Jokowi seperti terkesan terburu-buru, mengajak bekerja cepat, pada saat hadirin merasa semuanya berjalan lambat, tiba-tiba Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara.

Dalam momen tersebut, kata Fahri Hamzah, dari sisi pilihan kata banyak hal yang ganjil dalam penyampaikan Presiden Jokowi tersebut.

"Ya nggak begitu cara kerjanya negara itu. Sekali lagi dari awal, saya menganggap ini ada feodalisme di bangsa kita itu sehingga pemimpin itu tidak bisa diseret dalam suatu standar berpikir sebagai kepala negara dan di dalam menerobos pintu-pintu keputusan dalam negara itu. Tiba-tiba muncul ide dan kita semua menjadi pembahas dari ide-ide itu tapi kemudian sebenarnya ide itu sebenarnya nggak ada, omong kosong. Misalnya begitu," kata Fahri Hamzah.

Maruarar Sirait beri bantahan

Halaman
1234
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Rita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved