Ibu Kota Baru

Bupati PPU Sebut 4 Kecamatan Siap IKN, Begini Kondisi Wilayah Kecamatan Sepaku, Cocok Selain Sotek

Pasca tidak masuknya Bukit Soeharto sebagai lokasi pemindahan Ibukota Negara (IKN), spekulasi Penajam Paser Utara (PPU) makin kuat

Bupati PPU Sebut 4 Kecamatan Siap IKN, Begini Kondisi Wilayah Kecamatan Sepaku,  Cocok Selain Sotek
TribunKaltim.Co/Heriani AM
Risman Abdul, Camat Sepaku 

Diketahui, pemerintah membutuhkan luasan tanah yang tak sedikit untuk membangun Istana Negara dan berbagai kelengkapan pemerintahan.

Pemerintah juga ingin menghindari aksi spekulan tanah.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Wakil Ketua MPR-RI Oesman Sapta Odang di Jakarta belum lama ini.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Wakil Ketua MPR-RI Oesman Sapta Odang di Jakarta belum lama ini. (HO)

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah mengestimasi setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun untuk membangun ibu kota baru.

Kendati begitu, pemerintah memastikan uang negara yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru hanya sebesar Rp93 triliun.

Aliran uang dari negara bisa minimal lantaran pemerintah akan melakukan 'tukar guling' aset kementerian yang ada di DKI Jakarta.

Ditemui usai rapat, Sofyan Djalil sempat menjawab berbagai pertanyaan salah satunya soal rencana pemindahan ibu kota.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. 
Namun yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

Kuncinya di Selat Makassar

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap lokasi calon ibukota negara pengganti Jakarta berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Klunya adalah di sekitar Selat Makassar.

Ada enam provinsi di kawasan paling tengah Indonesia, tiga di Sulawesi dan tiga lagi di Kalimantan.

"Kita cari lokasi tengah, jadi jatuhnya di Selat Makassar.

Selat Makassar terletak di antara dua Pulau Kalimantan dan Sulawesi, kita pilih Kalimantan bagian timur atau Sulawesi bagian barat," kata Bambang, Selasa (20/8)

Namun, bila merujuk pernyataan Presiden Jokowi di depan DPR, bahwa ibukota akan pindah ke Kalimantan, bukan Sulawesi.

Bila dicermati dari lokasi Selat Makassar yang disebut Bambang, lokasi yang terdekat adalah Kalimantan bagian timur (Kaltim).

 Bukit Soeharto Dicoret, Walikota Balikpapan Masih Yakin Kaltim Tetap Dipilih jadi Ibu Kota Baru RI

 Bupati Abdul Gafur Masud Buka-bukaan Peluang Penajam jadi Ibu Kota Baru RI di Pulau Kalimantan

 Gubernur Kaltim Isran Noor Bilang Pilihan Ibu Kota Baru RI, Itu Otoritas Presiden Joko Widodo

Di Kalimantan bagian timur lokasi yang kini sedang jadi buah bibir adalah Kecamatan Samboja, Kukar Kartanegara.

Samboja juga sangat dekat dengan Selat Makassar dan sarana infrastruktur dasarnya sudah tersedia seperti Bandara Sepinggan dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Lokasinya juga bukan hutan lindung.

Juga ada sumber air baku, dari Waduk Samboja.

Foto : Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan pers didampingi Gubernur Isran Noor dan para gubernur se-Kalimantan.
Foto : Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan pers didampingi Gubernur Isran Noor dan para gubernur se-Kalimantan. (HUMASPROV KALTIM/SAMSUL ARIFIN)

Sementara itu, Deputi Bappenas Bidang Pengembangan Regional, Rudy Soeprihadi Prawiradinata secara umum kebijakan pemindahan ibukota negara didasari semangat Presiden Joko Widodo memastikan pemerintahannya ingin mewujudkan Indonesia sentris sejak awal periode kepemimpinannya.

Maksudnya tidak ada istilah Jawa Sentris atau pembunganan terpusat di Pulau Jawa, melainkan merata ke seluruh penjuru negeri atau Indonesia sentris.

"Banyak aspek menjadi pertimbangan terkait rencana pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa.

Ibukota harus pindah ke luar Jawa karena satu pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta," sebut Rudy saat Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara "Kalimantan Untuk Indonesia," di Balikpapan, Rabu (21/8).

Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan disebut akan meningkatkan perdagangan antar wilayah, perdagangan di dalam provinsi, serta perdagangan antar provinsi di Indonesia dari Pulau Jawa ke provinsi luar Jawa dan antar provinsi di luar Jawa.

Dampak ekonomi lainnya dari pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen hingga 0,2 persen.

Rudi mengatakan, Kalimantan dianggap strategis menjadi lokasi pemindahan ibukota negara baru karena berada di wilayah tengah Indonesia.

Dan lokasinya bebas bencana gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan analisis penentuan lokasi, Kalimantan siap terkait ketersediaan lahan luas milik negara, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersedian sumber daya air memadai, dan lokasi dekat dengan kota eksisting sehingga dapat meminimalisir biaya.

Khusus Kaltim, luas deliniasi kawasannya sekitar 180.965 hektar dan lokasi potensial 85.885,83 hektar.

Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga DAS, yakni DAS PPU, DAS Samboja, dan DAS Dondang.

Terkait keterdiaan infrastruktur calon lokasi yang ada dekat dengan kota eksisting, Balikpapan dan Samarinda.

Ada Jalan Tol dan Balikpapan-Samarinda didukung Bandara SAMS Sepinggan berjarak sekitar 45 km dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto berjarak sekitar 76 KM dan dilayani oleh Pelabuhan Terminal Petikemas Kariangau.

Isran: Jangan Pesimis

Gubernur Kaltim Isran Noor meminta masyarakat Kaltim tidak pesimis (optmistis) soal rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan.

Di hadapan peserta Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara: Kalimantan untuk Indonesia, Gubernur Isran sempat menyinggung diskusi ILC, Selasa (20/8) malam.

"Kita jangan pesimis.

Kalau tadi malam ada pro kontra, biasa itu.

Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai narasumber dalam ILC TVOne di Jakarta, Selasa (20/8/2019). Tema ILC kali ini mengusung tema
Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai narasumber dalam ILC TVOne di Jakarta, Selasa (20/8/2019). Tema ILC kali ini mengusung tema "Perlukah Ibu Kota Negara dipindahkan." (HUMASPROV KALTIM/SAMSUL ARIFIN)

Ndak ada itu nggak rame ILC. Fahri Hamzah dan Fadli Zon baterainya mulai turun.

Kalau nggak gitu, nggak ramai. Karena banyak yang gak ngerti," ungkapnya.

Isran pun secara terang-terangan meminta agar seluruh masyarakat memanfaatkan momen ini untuk menggalang dukungan.

Rencana besar pemerintah tersebut tak perlu berlebihan dihiasi dengan sentimen-sentimen negatif.
"Ini momen kita gunakan sebagai sebuah dukungan.

Jangan terlalu banyak komentar ilmiahnya.

Oh, merusak lingkungan. Semua alam ini akan terjadi perubahan yang abadi. Yang abadi itu perubahan.

Kita tak bisa merusaknya. Alam akan merusaknya. Karena gempa, longsor, karena kemarau," ungkapnya.

Menurutnya segala hal perubahan lingkungan hal yang pasti dan tak bisa dielak.

"Berpikir terlalu ilmiah, nanti ada ular mati, kecoak mati, gak selesai-selesai.

Sudah, Nasibnya mati kecoa itu. Jangan macam-macam terjemahkan, ya.

Biasanya tukang goreng ada aja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyarankan kepada Pemerintah Pusat tidak mengumbar persoalan tidak adanya dana untuk pemindahan ibukota negara.

Sebagai negara berdaulat, Isran menyebutkan, tidak ada yang tidak dapat dibiayai oleh negara untuk kepentingan negara itu sendiri.

"Adalah keputusan negara untuk menetapkan lokasi pemindahan IKN.

Kalau berbicara biaya, tidak ada negara itu yang tidak dapat membiayai kepentingan negara," ujarnya.

Kalau memang tidak memiliki biaya, Isran menyarankan, pemerintah mengajukan utang.

Tidak ada aturan, yang melarang sebuah negara untuk berhutang.

Dan masih banyak lagi, disampaikan Isran, taktik negara dalam memperjuangkan kepentingannya agar dapat dijalankan.

"Banyak taktik dan cara negara untuk memperjuangkan kepentingannya.

Dengan berutang misalnya.

Kenapa memangnya kalau berutang.

Tidak ada larangan bagi suatu negara untuk berutang. 
Yang penting, utangnya dibayar," tandasnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta dialog nasional tersebut.

Isran mengungkapkan, rasio utang indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya termasuk yang paling rendah.

Dibandingkan Amerika, rasio utang negara adidaya itu sebesar 180 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan Indonesia, baru mencapai angka 30 persen. (*)

Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved