Berita Pemprov Kalimantan Timur

Sudah Puaskah Masyarakat? Perangkat Derah Harus Survei Ini untuk Tahu Keberhasilan Layanannya

Pelayanan publik terkait pelayanan dasar, betul-betul menjadi motor penggerak dalam rangka memastikan misi ke 5 Pemprov Kaltim

Sudah Puaskah Masyarakat? Perangkat Derah Harus Survei Ini untuk Tahu Keberhasilan Layanannya
HUMASPROV KALTIM
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Rozani Irawadi membuka sosialisasi sosialisasi dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/8/2019). 

SAMARINDA - Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Rozani Irawadi mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperhatikan dan memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.

"Seluruh pelayan harus memenuhi kaidah pelayanan, dan memiliki umpan balik berupa survei kepuasan masyarakat.

Sebab kalau tidak ada survei kepuasan masyarakat, maka tentu tidak mengetahui keberhasilan pelayanan yang dilakukan, apakah sudah memenuhi standar atau tidak, maka dari itu perangkat daerah harus melakikan survei kepusasan masyarakat," kata Rozani Irawadi saat membuka sosialisasi sosialisasi dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/8/2019).

Ditambahkan, setiap perangkat daerah, UPTD maupun UPTB yang mempunyai pelayanan dasar, untuk membangun standar pelayanan dengan membuat survei kepuasan masyarakat, termasuk dalam inovasi dalam pelayanan publik.

"Pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan dasar, betul-betul menjadi motor penggerak dalam rangka memastikan misi ke 5 Pemprov Kaltim berjalan dengan sebaik-baiknya, yang ada dimasing-masing perangkat daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Rozani menyampaikan beberapa hal untuk ditindak lanjuti oleh perangkar daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan survei kepuasan masyarakat, dengan pertimbangan hasil survei yang dilakukan dapat memuaskan masyarakat atau sebaliknya.

"Hasil survei agar ditindak lanjuti dengan menyusun program kegiatan untuk mengintervensi atau merespon yang menjadi keluhan masyarakat, dan hasil survei itu menjadi umpan balik untuk menjadi bahan eveluasi untuk perbaikan dalam pelayanan. Dan laporan hasil survei secara adiministrasif disampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat minggu pertama bulan November 2019,' paparnya.

Rozani Irawadi mengatakan kegiatan ini, bukan hanya sekedar sosialisasi dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap UU Nomor 25 tahun 2009, tetapi juga menjalankan menjalankan misi pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2018-2023, yang ke lima yaitu berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

"Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini, tidak saja menjalankan UU Nomor 25 tahun 2009, terapi dalam rangka menjalankan misi kelima Provinsi Kaltim," kata Rozani Irawadi. (mar/su/ri/humasprov kaltim)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved