Songsong Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Pemprov Kaltara Siapkan Regulasi Pertanian Berkelanjutan

TRIBUNKALTIM.CO, TANUNG SELOR - Bakal dibangunnya Kota Baru Mandiri Tjsel atau Tanjung Selor khususnya pusat pemerintahan Pemprov ikut mengorbankan sejumlah areal pertanian milik masyarakat.

Agar petani tidak mengalami kerugian, Pemprov Kalimantan Utara menyiapkan regulasi untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat petani, demikian juga keberlangsungan sektor pertanian di Tanjung Selor secara umum.

Kali ini Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemprov Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tengah menggodok Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B.

"Atas dasar Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor, kita harus mengambil kebijakan untuk mengimplementasikannya. Salah satunya tentu mengatur lahan pertanian di dalam KBM itu," sebut Irianto Lambrie, Jumat (23/8/2019).

Tim teknis lapangan sebut mantan Sekprov Kalimantan Timur ini tengah melaksanakan investigasi dan survei di lapangan terkait luasan pasti areal pertanian sawah di Tanjung Selor.

"Dasar investigasi dan survei tim teknis dan Pokja dari Pemprov itu yang akan menjadi dasar-dasar dalam penyusunan draft Rapergub LP2B," ujarnya.

Sejauh ini luasan total areal pertanian di Tanjung Selor belum bisa disimpulkan.

"Kita harapkan anggota tim teknis dan Pokja yang terdiri dari Dinas PUPR, Bappeda, DPKP, dan BPN ini segera bisa mendapatkan data secara rinci," ujarnya.

Irianto Lambrie mengungkapkan, lahan-lahan pertanian di kawasan KBM Tjsel yang sebelumnya telah dianggap tidak produktif dan sudah tidak digarap petani dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, sudah diganti Pemprov demi mengakumulasi kebutuhan lahan KBM khususnya di rencana lokasi Pusat Pemerintahan yang akan dibangun tahun depan.

"Kita ganti areal sawah itu 300 hektare di Desa Sepunggur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan," ujarnya.