Songsong Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Pemprov Kaltara Siapkan Regulasi Pertanian Berkelanjutan

Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemprov Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tengah menggodok Rancangan Pergub.

Songsong Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Pemprov Kaltara Siapkan Regulasi Pertanian Berkelanjutan
Tribunkaltim.co, Arfan
Tampak areal pertanian di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. 

Namun untuk kepastian berapa besar alokasi anggaran yang akan terkucur untuk membiayai pembangunan KBM Tjsel tahap awal itu, belum diketahuinya secara pasti.

"Insya Allah tahun depan sudah mulai. Kita belum cek berapa anggaran APBN yang akan turun. Tetapi kan usulan pembangunan KBM itu triliunan rupiah," kata Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.co di gubernuran, Rabu (14/8/2019).

Pembangunan gedung fisik yang diprioritaskan digarap tahun depan ialah Kantor Gubernur dan Kantor DPRD. Adapun gedung instansi pemerintah dan instansi vertikal lainnya akan dilakukan bertahap.

Apalagi sebutnya, review atau peninjauan ulang rencana induk (masterplan) KBM Tjsel oleh BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) Kementerian PUPR sudah diselesaikan.

Review itu mencakup desain kota, sistem transportasi antar moda, buffer zone kawasan hutan kota, termasuk mengamankan heritage yang cocok sebagai tempat bersantai atau berwisata.

"Review-nya sekarang sudah selesai. Dan memang tahun depan adalah target awal mula pembangunan fisik nya," ujarnya.

Pemprov Kalimantan Utara sebut Irianto Lambrie saat ini mengebut pembebasan lahan KBM Tjsel. Catatan terakhir, telah dibebaskan lahan sebanyak 300 bidang dengan total luas 240 hektare sejauh ini.

"Masih ada 250 hektare yang sengketa tumpang tindih. Kita sudah titipkan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya. Kita juga akan fasilitasi mediasi. Akta damainya nanti tetap di oleh Pengadilan Negeri," ujarnya.

Luas lahan yang diperlukan di pusat pemerintahan sebanyak 470 hektare, 240 hektare di antaranya masih sengketa tumpang tindih. Umumnya lahan masyarakat tumpang tindih dengan lahan usaha transmigrasi di kilometer 2 Tanjung Selor.

"Di APBD Perubahan kita siapkan anggaran pembebasannya. Kalau masih ada juga, kita siapkan juga di APBD 2020," ujarnya.

Kurang lebih dibutuhkan dana Rp 60 miliar untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang tersisa.

"Saya sudah minta yang masih ada tumpang tindih agar dimediasi dengan baik-baik," ujarnya.

Untuk diketahui, KBM Tjsel digarap bersama-sama oleh sejumlah Kementerian. Sedikitnya 12 kementerian, ditambah Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan,

diminta oleh Presiden Jokowi mempercepat realisasi KBM dengan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan juga kewenangan masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didaulat mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara reguler dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Untuk diketahui, ada enam tahap usulan pembiayaan KBM Tjsel. Tahap I Rp 1.641.585.000.000, Tahap II Rp 2.347.635.000.000, Tahap III Rp 3.871.824.000.000, Tahap IV Rp 3.961.980.000.000, Tahap V Rp 9.904.230.000.000, Tahap VI Rp 9.711.815.000.000. (*)

Baca Juga

 Dinas Kehutanan Kaltara Siapkan Rp 6,9 M Hadapi Karhutla

 Sudah 205,7 Hektar Lahan di Provinsi Kaltara Terbakar, Terluas di Nunukan

 BNNP Kaltara Terbentuk 2017, Angka Peredaran Narkoba di Kaltim Menurun

 Gubernur Kaltara Pastikan Jalan Sekatak-Malinau Rp 169,2 Miliar Tuntas Akhir

 Cut Putri Wakili Kaltara Jadi Paskibraka di Istana, Sekolah Gelar Nobar, jika Cut Jadi Petugas Ini

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved