Setelah DPRD Balikpapan Dilantik, Penyidikan Kasus RPU Tetap Berlanjut, Dua Anggota Dewan Dibidik

Setelah pelantikan DPRD Balikpapan, kasus Korupsi Rmumah Potong Unggas alias RPU tetap berlanjut, Polda Kaltim Bidik 2 anggota dewan

Setelah DPRD Balikpapan Dilantik, Penyidikan Kasus RPU Tetap Berlanjut, Dua Anggota Dewan Dibidik
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Budi Suryanto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/11/2018). 

Penyidik mengenakan pasal berlapis pada Rosdiana, yakni pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Topikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Yang bersangkutan ditahan 20 hari ke depan. Sudah ditunjuk penuntut umum. Dalam waktu secepatnya berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk dapatkan kepastian hukum," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejati Kaltim, Abdul Faried, Kamis (8/8/2019) sore.

Keterangan singkat Faried, dari pemeriksaan penyidik diketahui bagaimana peran dan modus Rosdiana dalam perkara ini.

"Modus menggunakan alas hak tanah (palsu -red) RPU di km 13. Tanah tersebut dijual, uangnya Rp10,3 miliar ditransfer ke buku dan uang itu ditarik yang bersangkutan dan dibagikan," kata Faried.

Meski demikian, Faried enggan merinci detail kepada siapa-siapa saja uang itu dibagikan dan yang menikmati.

Ia meminta publik bersabar, dan membiarkan Rosdiana membeberkan fakta itu di persidangan.

"Tentunya orang yang menikmati, kita lihat kapasitasnya. Kalau memenuhi syarat. Ada indikasi pidana tidak mungkin kita diamkan. Kita tunggu perkembangannya," ujarnya seraya mengatakan kejaksaan sudah siapkan lebih dari dua penuntut umum di persidangan kelak.

Peran Rosdiana dalam perkara ini tak main-main.

Ia diduga terlibat menjadi perantara jual beli lahan RPU Balikpapan yang melibatkan pemilik tanah, anggota dewan, serta pejabat di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Bersama mantan Sekertaris Komisi II DPRD Balikapapan, Andi Walinono, ia turut membagikan uang hasil korupsi Rp11,2 miliar ke sejumlah pihak.

AW ditugaskan membagikan uang yang dianggap jatah oknum anggota DPRD Balikpapan Rp4,9 miliar.

Sementara sisanya, diduga dibagikan Rosdiana ke pihak yang belum terungkap.

Andi Walinono (AW), yang sebelumnya sudah menjalani vonis 7 tahun di kasus yang sama pernah mengungkapkan di persidangan ke mana saja yang itu mengalir.

Ia mengaku diperintahkan petinggi dewan membagikan Rp4,9 miliar yang dianggap jatah anggota dewan yang mengawal proyek ini.

Uang itu, ia ambil bersama Rosdiana di salah satu bank di Balikpapan 2015 lalu.

Uang yang AW terima ia belikan mobil, tanah, dan mengirim kepada istrinya.

Tak hanya anggota DPRD Balikpapan, uang korupsi itu, diduga mengalir ke pemilik tanah, penjaga lahan, dan kerabat lain.

Adapun 6 ASN terbukti tidak menerima uang. Semua anggota DPRD Balikpapan yang disebut menerima uang korupsi membantah di persidangan menerima uang itu.

Dalam beberapa kali sidang sebelumnya, berbagai pihak diminta bersaksi. Mulai dari pemilik tanah, ASN, Sekertaris Kota, Ketua DPRD, sampai Wali Kota Balikapapan.

(*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved