Bawaslu Se-Indonesia Protes UU Pilkada, Balikpapan Desak MK Putuskan Sebelum Tanda Tangan NPHD

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah aturan,

terkait kewenangan Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Tak terkecuali Bawaslu Balikpapan yang turut angkat bicara soal masih adanya ketidaksesuaian

dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal 1 angka 17 masih menyebutkan bahwa penyelenggara pilkada adalah panwaslu kabupaten/kota yang masih bersifat adhock atau sementara,

kemudian di pasal 23 menyebutkan jumlah anggota 3 orang

serta pasal 24 harus dilakukan seleksi lagi oleh Bawaslu provinsi.

"Kita kan sudah permanen, namanya juga sudah Bawaslu, bukan Panwaslu lagi.

Apalagi saat ini kita berjumlah 5 orang dan masa jabatan 5 tahun.

Jadi bukan adhock lagi, tapi di UU Pilkada masih menyebutkan Panwaslu.