Bawaslu Se-Indonesia Protes UU Pilkada, Balikpapan Desak MK Putuskan Sebelum Tanda Tangan NPHD
Kita kan sudah permanen, namanya juga sudah Bawaslu, bukan Panwaslu lagi. Apalagi saat ini kita berjumlah 5 orang dan masa jabatan 5 tahun
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah aturan,
terkait kewenangan Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.
Tak terkecuali Bawaslu Balikpapan yang turut angkat bicara soal masih adanya ketidaksesuaian
dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam pasal 1 angka 17 masih menyebutkan bahwa penyelenggara pilkada adalah panwaslu kabupaten/kota yang masih bersifat adhock atau sementara,
kemudian di pasal 23 menyebutkan jumlah anggota 3 orang
serta pasal 24 harus dilakukan seleksi lagi oleh Bawaslu provinsi.
"Kita kan sudah permanen, namanya juga sudah Bawaslu, bukan Panwaslu lagi.
Apalagi saat ini kita berjumlah 5 orang dan masa jabatan 5 tahun.
Jadi bukan adhock lagi, tapi di UU Pilkada masih menyebutkan Panwaslu.
| Rektor Uncen Sebut Tidak Mudah Pindahkan Ratusan Mahasiswa ke Kampus-kampus di Papua |
|
|---|
| Tewas Usai Tembak Kepala Sendiri, Pesan Terakhir Brigadir Dewa Terungkap, Singgung Soal Pemakaman |
|
|---|
| Informasi Titik Razia Tersebar di Media Sosial, Begini Dampaknya Pada Operasi Patuh Mahakam 2019 |
|
|---|
| Tangani Urgensi Kebutuhan Darah Mendesak RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Punya Unit Tranfusi Darah |
|
|---|
| Izin Ibu dan Uang Tak Mempan, Pria Ini Baru Bisa Rudapaksa Anak Tiri Setelah Singgung Biaya Berobat |
|
|---|
