Bawaslu Se-Indonesia Protes UU Pilkada, Balikpapan Desak MK Putuskan Sebelum Tanda Tangan NPHD
Kita kan sudah permanen, namanya juga sudah Bawaslu, bukan Panwaslu lagi. Apalagi saat ini kita berjumlah 5 orang dan masa jabatan 5 tahun
Penulis: Aris Joni | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah aturan,
terkait kewenangan Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.
Tak terkecuali Bawaslu Balikpapan yang turut angkat bicara soal masih adanya ketidaksesuaian
dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam pasal 1 angka 17 masih menyebutkan bahwa penyelenggara pilkada adalah panwaslu kabupaten/kota yang masih bersifat adhock atau sementara,
kemudian di pasal 23 menyebutkan jumlah anggota 3 orang
serta pasal 24 harus dilakukan seleksi lagi oleh Bawaslu provinsi.
"Kita kan sudah permanen, namanya juga sudah Bawaslu, bukan Panwaslu lagi.
Apalagi saat ini kita berjumlah 5 orang dan masa jabatan 5 tahun.
Jadi bukan adhock lagi, tapi di UU Pilkada masih menyebutkan Panwaslu.
| Promo Alfamart Hari ini Selasa 28 September 2021, Ada Serba Rp 5.000 dan Diskon Barang hingga 50 % |
|
|---|
| 3 Shio Hadapi Dilematis Selasa 28 September 2021, Keadaan Menjanjikan tapi Jangan Gegabah |
|
|---|
| Hilangkan Jejak, Pelaku Mencuci Mobil di Samarinda Usai Menghabisi Nyawa Juwanah |
|
|---|
| Pembunuhan di Samarinda, Rendi Mengaku Sempat Dua Kali Didatangi Bayangan Juwanah Saat Tidur |
|
|---|
| Sadap WhatsApp yang Paling Mudah, Cuma Pakai Nomor WA dan Minim Risiko Ketahuan |
|
|---|
