Zulkifli Hasan Bandingkan Rusuh di Papua dengan Uni Soviet, Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Sendirian

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan persoalan kerusuhan di Papua tak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi sendiri, bandingkan dengan Uni Soviet

Zulkifli Hasan Bandingkan Rusuh di Papua dengan Uni Soviet, Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Sendirian
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan memberikan arahana dalam Rapat Kerja Wilayah DPW PAN Sulsel di Hotel Grand Clarion Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Kamis (11/1/2018). Rakerwil ini adalah kegiatan pertama setelah Musker dan pelantikan yang merumuskan strategi pemenangan di Pilkada, Pemilu dan Pilpres 2019. 

Lantas Mahfud MD ditanya soal apa yang dilakukannya selama menjadi bagian dari BPIP.

Mahfud MD pun menyinggung kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Ini penting, apa sih yang dikerjakan BPIP? 'Ini ada kerusuhan di Papua BPIP kenapa kok tidak turun?"' ucap Mahfud MD.

"Ini pertanyaanya orang amat sangat bodoh. BPIP kan bukan aparat penegak hukum," sambungnya.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri rapat bersama sejumlah Anggota Dewan Pengarah BPIP termasuk Mahfud MD, Rabu (15/8/2018). (ISTIMEWA)

Dijelaskannya bahwa BPIP adalah badang yang membantu presiden merumuskan kebijakan pemerintah.

"BPIP itu menurut Perpres adalah badan yang merumuskan, membantu presiden merumuskan kebijakan pemerintah untuk sosialisasi ideologi pancasila," paparnya.

Selama menjadi bagian dair BPIP, Mahfud MD pun mengaku kerap diundang sebagai pembicara.

"Saya sering ngomng kemana-mana diundang kadang saya ga pake baju BPIP, saya sering ke luar negeri ga pernah dibayar BPIP, tanya aja ga pernah, masa BPIP disuruh menangani kasus," terangnya.

"BPIP untuk merumuskan kebijkan, 'nih presiden pendidkan harus dibeginikan perdagangan harus dibeginikan, itu kerjaan kami, merumuskan kebijkan," lanjutnya.

Diwartakan sebelumnya, Ferry Juliantono Politisi Partai Gerindra turut berkomentar terkait tingginya gaji BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018.

Diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Alasannya adalah agar lembaga ini menjadi permanen dan akan tetap ada meskipun Presiden sudah berganti.

Ingat Dituding Bergaji Rp120juta di BPIP, Megawati Tersenyum dan Ngaku Heran, Nama Mahfud MD Disebut

Mahfud MD Ungkap Watak Rocky Gerung: Diam-diam Suka Tertawakan Orang yang Percaya Pernyataannya

Hak Keuangan untuk para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP sendiri baru diatur payung hukumnya.

Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, maka pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitasnya.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman setneg.go.id, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah akan menerima gaji sebesar Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Mereka di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. (*)

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved